Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah merampungkan identifikasi komoditas impor yang akan dikendalikan. Regulasi berupa peraturan menteri keuangan dijanjikan terbit besok, Rabu (5/9/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepastian terkait ‘aturan main’ ini perlu segera dirilis untuk menjaga perekonomian nasional. Pengendalian impor merupakan bagian dari upaya penyesuaian dengan perkembangan ekonomi terkini.
“Kami akan terus jaga agar ekonomi kita dapat menyesuaikan dengan situasi yang sekarang kita hadapi. Besok pagi kami lakukan penerbitan PMK dalam rangka untuk atur impor terutama barang konsumsi,” katanya di Kompleks Parlemen, Selasa (4/9/2018).
Dia berujar pilihan kebijakan untuk mengendalikan impor, terutama untuk barang konsumsi, diambil untuk merespons lonjakan impor yang terjadi sejak awal tahun. Hal inilah yang menyebabkan jebloknya rapor neraca perdagangan di semester I/2018.
“Kami lakukan pengendalian karena kenaikan impor barang konsumsi, terutama Juli lalu dan Agustus ini, melonjaknya sangat tinggi hingga 50% lebih. Jadi kami akan keluarkan PMK besok pagi yg mendetailkan sekitar 900 HS code dari barang komoditas impor," paparnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani meyakinkan publik bahwa pengendalian akan dilakukan dengan cermat. Dengan demikian, langkah yang ditempuh pemerintah saat ini tidak akan ganggu kegiatan ekonomi dalam negeri.
Pilihan memainkan instrumen pajak akhirnya menjadi pilihan pemerintah. Aturan ini dapat dengan segera diteken karena pungutan pajak atas beberapa barang impor sudah diatur dalam regulasi setingkat PMK.
Regulasi itu yakni PMK No.34/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Dalam beleid tersebut, beberapa barang impor konsumsi dikenakan tarif PPh Impor sebesar 2,5% hingga 10%. (kaw)