PRANCIS

Menkeu Kritik Langkah Investigasi AS atas Pajak Digital Negara Lain

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 04 Juni 2020 | 13:45 WIB
Menkeu Kritik Langkah Investigasi AS atas Pajak Digital Negara Lain

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire. (Instagram @brunolemaire)

PARIS, DDTCNews – Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengkritik investigasi (section 301) yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) atas pajak layanan digital (digital service taxes/DST) sejumlah negara.

Pada Selasa lalu, Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) menyatakan akan melakukan investigasi atas pajak digital yang telah diadopsi atau sedang dipertimbangkan oleh Austria, Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, Indonesia, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris.

Le Maire menyebut tindakan AS tersebut bertentangan dengan seruannya untuk persatuan di antara negara-negara ekonomi terkemuka (G7). Sebelumnya, penyelidikan serupa juga dilakukan AS kepada Prancis dan berujung pada ancaman bea masuk yang tinggi atas sejumlah komoditas ekspor asal Prancis.

Baca Juga:
Ada Opsen Pajak Kendaraan, Kota Ini Bakal Dapat Rp1 Triliun per Tahun

"Ada kontradiksi nyata antara seruan AS untuk persatuan di G7, yang kami juga mendukungnya, dan kemungkinan adanya sanksi perdagangan baru," kata Le Maire, Kamis (4/6/2020)

Sebelumnya, Prancis dan Amerika Serikat memang sempat bersitegang akibat aksi unilateral Prancis dalam memajaki layanan digital. Namun, pada akhirnya menunda pengenaan pajak dengan tarif 3% dari total pendapatan itu. Simak artikel ‘Ditekan AS, Prancis Putuskan Tunda Pengenaan Pajak Digital’.

Penangguhan penerapan pajak digital tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun ini, sembari menanti aturan baru untuk perpajakan lintas-batas dari perusahaan raksasa digital yang tengah dinegosiasikan di bawah koordinasi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Baca Juga:
Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Sebagian besar negara ingin konsensus global atas pajak digital dapat disepakati akhir tahun ini. Namun, merebaknya pandemi virus Corona memperlambat kemajuan dalam pembicaraan pajak digital di tingkat OECD. Simak artikel ‘DJP: Konsensus Global Pajak Digital Terancam Tidak Tercapai pada 2020’.

Kendati demikian, Perancis mengatakan akan mengenakan pajak pada perusahaan raksasa digital tahun ini, terlepas dari apakah ada kemajuan atau tidak dalam pembahasan konsensus global atas pajak digital.

"Kami tidak akan memberikan dalih untuk pajak digital. Saya meminta semua negara G7 untuk meningkatkan kerja samanya di OECD untuk mencapai solusi internasional pada akhir 2020," kata Le Maire, seperti dilansir Fox Business. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan