Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Menkeu: Kawasan Suaka Pajak Tidak Ilegal

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro melihat bahwa pembentukan kawasan suaka pajak legal adanya. Hal ini diungkapkan menyusul ide Bambang untuk membentuk kawasan tersebut di Indonesia setelah tax amnetsy selesai berlaku.

“Tidak ada yang tidak legal apabila syarat-syaratnya komplit sesuai aturan yang ada, seperti keterbukaan informasi,” ujar Bambang di sela acara buka bersama media di kantor Kemenkeu.

Bambang melihat kesuksesan negara Malaysia yang memiliki kawasan offshore financial centre di Pulau Labuan. Ia mengatakan bahwa suaka pajak di Indonesia akan menyerupai seperti Pulau Labuan tersebut.

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

Selain itu, Bambang juga mengutarakan bahwa daerah yang akan menjadi wilayah tax haven harus didukung dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta memiliki perbankan baik nasional maupun internasional.

Pada wilayah itu, lanjut Bambang, akan dijalankan rezim pajak khusus yang memiliki tarif pajak spesial. Namun tarif spesial itu hanya diberikan kepada mereka yang memiliki bisnis di luar negeri tetapi basisnya ada di Indonesia.

“Dia boleh memiliki bisnis di luar negeri, tapi SPV-nya jangan di luar negeri,” jelas Bambang.

Baca Juga: Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan

Bambang juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera membentuk kawasan suaka ini sehingga dapat digunakan segera setelah kebijakan tax amnesty selesai.

“Dengan begitu, pengusaha lokal tahu bahwa ia bisa mendirikan SPV di negaranya sendiri tanpa harus mendirikan di negara lain,” pungkas Bambang. (Amu)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Nonmigas Melambat di Awal Tahun, Ada Apa?

Bambang melihat kesuksesan negara Malaysia yang memiliki kawasan offshore financial centre di Pulau Labuan. Ia mengatakan bahwa suaka pajak di Indonesia akan menyerupai seperti Pulau Labuan tersebut.

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

Selain itu, Bambang juga mengutarakan bahwa daerah yang akan menjadi wilayah tax haven harus didukung dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta memiliki perbankan baik nasional maupun internasional.

Pada wilayah itu, lanjut Bambang, akan dijalankan rezim pajak khusus yang memiliki tarif pajak spesial. Namun tarif spesial itu hanya diberikan kepada mereka yang memiliki bisnis di luar negeri tetapi basisnya ada di Indonesia.

“Dia boleh memiliki bisnis di luar negeri, tapi SPV-nya jangan di luar negeri,” jelas Bambang.

Baca Juga: Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan

Bambang juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera membentuk kawasan suaka ini sehingga dapat digunakan segera setelah kebijakan tax amnesty selesai.

“Dengan begitu, pengusaha lokal tahu bahwa ia bisa mendirikan SPV di negaranya sendiri tanpa harus mendirikan di negara lain,” pungkas Bambang. (Amu)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Nonmigas Melambat di Awal Tahun, Ada Apa?
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, tax haven
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Jum'at, 22 Februari 2019 | 15:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 22 Februari 2019 | 15:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 22 Februari 2019 | 14:13 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 22 Februari 2019 | 11:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 22 Februari 2019 | 10:04 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 22 Februari 2019 | 08:13 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Februari 2019 | 17:47 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 21 Februari 2019 | 16:52 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:47 WIB
KEPATUHAN PAJAK