Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mengincar Tebusan Tax Amnesty di Pasar Tanah Abang

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi hari ini terjun langsung ke Pasar Tanah Abang guna bersosialisasi tentang program pengampunan pajak kepada para pelaku usaha di pasar grosir tersebut.

Ken mengatakan sosialisasi ini dilakukan agar program pengampunan pajak ini diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya berlaku pada kalangan tertentu.

“Tujuan dari sosialisasi di Tanah Abang ini untuk memberikan informasi bahwa program tax amnesty merupakan hak seluruh warga Indonesia . Semua bisa mendapatkan kesempatan ini,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/10).

Baca Juga: Ini Perkembangan Terkini Realisasi Penyaluran KUR

Pelaku usaha yang mengambil keuntungan di Indonesia tentunya akan dikenakan oleh pajak. Karena itu, program ini menjadi kesempatan bagi para pengusaha di Tanah Abang, yang selama ini belum patuh membayar pajak.

“Bahkan, program tersebut tetap bisa diikuti oleh pelaku usaha yang selama ini sudah merasa patuh pajak. Karena tidak menutup kemungkinan ada kesalahan atau ada penghasilan yang belum dilaporkan,” jelasnya.

Kunjungan Dirjen Pajak hari ini tentunya terkait dengan target periode kedua program pengampunan pajak yang memprioritaskan pelaku usaha dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Pemerintah Pangkas Bunga KUR

Seperti diketahui, Pasar Tanah Abang dikenal sebagai pusat grosir terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Berdasarkan Data Nomor Objek Pajak (NOP) 2015 lalu, terdapat 12.970 kios di Pasar Tanah Abang, dari sejumlah kios tersebut hanya 8.799 yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Dari jumlah itu, hanya 13% atau sekitar 1.178 wajib pajak yang membayar pajak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 46 tahun 2013, dengan nilai sekitar Rp3,98 miliar hingga Agustus 2015.

Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, pajak penghasilan bagi UMKM yang memperoleh penghasilan bruto atau omzet kurang dari Rp4,8 miliar setahun atau Rp400 juta sebulan, mendapatkan kemudahan penghitungan pajak dengan tarif 1%.

Baca Juga: Dirjen Pajak Baru Menyapa Anda Lewat Media Sosial, Ini Pesannya

Selain itu, data Ditjen Pajak mengungkap jumlah pedagang yang sudah memiliki NPWP namun belum membayar pajak sebanyak 7.621 pedagang. Sementara pedagang yang tidak memiliki NPWP mencapai 4.171 pedagang.

Dengan adanya sosialiasi, para pedagang bisa memanfatkan program tax amnesty dengan membayar uang tebusan 0,5%.

“Saya sangat mengharapkan dengan program tax amnesty ini, para pelaku usaha khususnya di Pasar Tanah Abang mampu meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia,” pungkas Ken. (Amu)

Baca Juga: Dirjen Pajak: Kami Pastikan Data Tepat Sasaran

“Tujuan dari sosialisasi di Tanah Abang ini untuk memberikan informasi bahwa program tax amnesty merupakan hak seluruh warga Indonesia . Semua bisa mendapatkan kesempatan ini,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/10).

Baca Juga: Ini Perkembangan Terkini Realisasi Penyaluran KUR

Pelaku usaha yang mengambil keuntungan di Indonesia tentunya akan dikenakan oleh pajak. Karena itu, program ini menjadi kesempatan bagi para pengusaha di Tanah Abang, yang selama ini belum patuh membayar pajak.

“Bahkan, program tersebut tetap bisa diikuti oleh pelaku usaha yang selama ini sudah merasa patuh pajak. Karena tidak menutup kemungkinan ada kesalahan atau ada penghasilan yang belum dilaporkan,” jelasnya.

Kunjungan Dirjen Pajak hari ini tentunya terkait dengan target periode kedua program pengampunan pajak yang memprioritaskan pelaku usaha dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Pemerintah Pangkas Bunga KUR

Seperti diketahui, Pasar Tanah Abang dikenal sebagai pusat grosir terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Berdasarkan Data Nomor Objek Pajak (NOP) 2015 lalu, terdapat 12.970 kios di Pasar Tanah Abang, dari sejumlah kios tersebut hanya 8.799 yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Dari jumlah itu, hanya 13% atau sekitar 1.178 wajib pajak yang membayar pajak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 46 tahun 2013, dengan nilai sekitar Rp3,98 miliar hingga Agustus 2015.

Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, pajak penghasilan bagi UMKM yang memperoleh penghasilan bruto atau omzet kurang dari Rp4,8 miliar setahun atau Rp400 juta sebulan, mendapatkan kemudahan penghitungan pajak dengan tarif 1%.

Baca Juga: Dirjen Pajak Baru Menyapa Anda Lewat Media Sosial, Ini Pesannya

Selain itu, data Ditjen Pajak mengungkap jumlah pedagang yang sudah memiliki NPWP namun belum membayar pajak sebanyak 7.621 pedagang. Sementara pedagang yang tidak memiliki NPWP mencapai 4.171 pedagang.

Dengan adanya sosialiasi, para pedagang bisa memanfatkan program tax amnesty dengan membayar uang tebusan 0,5%.

“Saya sangat mengharapkan dengan program tax amnesty ini, para pelaku usaha khususnya di Pasar Tanah Abang mampu meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia,” pungkas Ken. (Amu)

Baca Juga: Dirjen Pajak: Kami Pastikan Data Tepat Sasaran
Topik : tax amnesty, umkm, dirjen pajak, pasar tanah abang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Kamis, 07 November 2019 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 11 November 2019 | 15:34 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 19 November 2019 | 11:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK