Memajaki Dosa, Melupakan Akal Sehat

CUKAI yang diselipkan dalam struk belanjaan saat membeli sekaleng minuman bersoda atau sebungkus rokok menjadi instrumen dari ‘pajak dosa’ atau sin tax.

Logika sin tax ini tampak sederhana dan memikat akal sehat, bahkan terlihat bagai sebuah ilusi win-win solution.

Barang-barang yang dianggap merusak kesehatan atau moral menjadi mahal sehingga masyarakat malas membelinya, memilih hidup sehat, dan konsumsi turun drastis, serta kas negara bertambah tebal.

Namun, melalui buku kontroversial berjudul Taxing Sin, Michael Thom membongkar aib di balik sin tax yang menjadi alasan mulia pemerintah di berbagai belahan dunia.

Buku yang diterbitkan pada 2021 ini menegaskan bahwa sebagian besar sin tax sejatinya bukanlah resep yang mujarab, melainkan bentuk paternalisme moral berkedok sains yang berujung pada pungutan tidak wajar (fiscal-rent seeking).

Untuk memahami mengapa negara begitu terobsesi memajaki perilaku warga negaranya, Thom mengajak pembaca menengok sejarah panjang hubungan antara moralitas dan keuangan negara.

Pada abad ke-16 di Eropa, Gereja Katolik Roma menjual selembar kertas bertanda tangan otoritas keagamaan sebagai bentuk tebusan dosa dengan membayar sejumlah uang (sale of indulgences).

Skandal monetisasi dosa ini meledakkan kemarahan publik yang dimotori oleh Martin Luther, hingga memicu gelombang Reformasi Protestan dan berakhir dengan pelarangan total penjualan lembaran kertas tersebut oleh Paus saat itu.

Anehnya, berabad-abad setelah institusi keagamaan meninggalkan cara tersebut, negara-negara modern justru mengambil alih tongkat estafet.

Pemerintah modern seolah berkata: “Pilihan gaya hidup Anda keliru, tidak sehat, dan merugikan peradaban. Namun, jika Anda bersedia menyetor sebagian ke ke negara setiap membeli (barang), kami akan memaafkan dan mengizinkan Anda melanjutkannya.”

Thom mencatat bahwa pungutan atas barang yang dicap sebagai dosa sejatinya bukan hal baru. Dahulu, instrumen ini dikenal sebagai sumptuary laws.

Pada 1574, Belanda memberlakukan pajak alkohol demi mendanai perang di masa penjajahan Spanyol. Kemudian, pada 1604, Raja James VI dari Inggris mengenakan pajak tembakau karena menganggap kebiasaan merokok sebagai bentuk foolish vanity.

Kekaisaran Ottoman pun memungut pajak atas tembakau dan kopi guna membiayai tunjangan rutin para ulama pada abad ke-18. Hingga di Amerika Serikat (AS), pajak federal atas alkohol dan tembakau diperkenalkan untuk membiayai Perang Revolusi, Perang 1812, dan Perang Saudara.

Namun, menurut Thom terdapat perbedaan mendasar antara masa lalu dan masa kini. Sin tax pada masa lampau menyasar segelintir komoditas dan sifatnya sementara. Kini, sin tax telah menjadi komponen permanen dalam anggaran negara yang daftarnya terus bertambah.

Thom melacak akar ideologis fenomena ini pada era progresif abad ke-19 yang melanda AS dan Eropa. Saat itu, kebebasan individu dan mekanisme pasar bebas adalah sumber kekacauan sosial.

Mengutip pemikiran sosiolog Edward Ross dan ekonom E.R.A. Seligman, masyarakat terlalu sering menjadi korban kebebasan individu sementara kewajiban utama individu adalah mengabdi kepada negara.

Dari pemikiran inilah lahir paham paternalisme: keyakinan bahwa teknokrat, birokrat, dan akademisi jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup masyarakat dibandingkan masyarakat itu sendiri.

Ditambah, gagasan pigouvian tax oleh Arthur Pigou (1920) yang menciptakan pungutan khusus untuk barang-barang yang masuk kategori dosa menjadi bentuk dorongan halus dari pemerintah demi menyelamatkan masyarakat dari kelemahannya sendiri.

Guna membongkar alasan mulia pemerintah ini, Thom membedah secara mendalam empat komoditas klasik yang menjadi sasaran sin tax: minuman bersoda, alkohol, tembakau, dan ganja.

Pajak atas minuman berpemanis dalam kemasan ternyata bukanlah primadona yang dijanjikan pemerintah. Dari beberapa tinjauan literatur ilmiah, lebih dari dua pertiga studi independen tidak menemukan bukti adanya hubungan sebab-akibat antara konsumsi soda dan penurunan angka obesitas.

Ketika harga sekaleng soda naik, banyak masyarakat yang melakukan substitusi kalori dengan membeli susu cokelat, kopi susu tinggi gula, dan jus buah kemasan yang seringkali dikecualikan dari objek pajak.

Pada akhirnya, total asupan kalori harian tidak berkurang, tetapi justru membuat dompet konsumen kelas bawah menipis.

Berikutnya, kasus alkohol. Narasi eksternalitas seringkali dikaitkan dengan menyamaratakan seluruh konsumen. Padahal, literatur medis mengakui bahwa konsumsi alkohol dalam kadar ringan hingga moderat dapat membawa manfaat kesehatan tertentu.

Risiko sosial seperti kecelakaan berkendara atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak melekat pada alkoholnya, tetapi pada perilaku segelintir individu pemabuk berat (problem drinkers).

Thom menemukan penelitian yang membuktikan bahwa problem drinkers yang bermasalah ini adalah kelompok yang tidak peka terhadap kenaikan harga (inelastic). Justru, para peminum santai yang bertanggung jawab akan responsif dan mengurangi konsumsi ketika alkohol dipajaki.

Akibatnya, pajak alkohol menjadi hukuman bagi jutaan orang yang tidak bermasalah demi mengejar segelintir problem drinkers yang faktanya tidak bisa diubah perilakunya hanya dengan instrumen harga.

Pada pajak rokok, Thom menguak sisi tabu dari kalkulasi ekonomi publik yang jarang diungkap ke publik, yaitu kalkulasi beban hidup jangka panjang.

Para penuntut kenaikan cukai rokok selalu bersuara bahwa perokok membebani anggaran kesehatan. Namun, beberapa studi menunjukkan harapan hidup perokok yang rata-rata lebih pendek justru akan menghemat pengeluaran negara untuk dana pensiun dan jaminan sosial dalam jangka panjang.

Selain itu, ketika cukai rokok dipatok terlalu tinggi, perokok tidak berhenti seketika. Sebagian besar, terutama yang berpenghasilan rendah malah membeli rokok ilegal tanpa pita cukai.

Hasilnya, pasar gelap mekar dengan subur, pendapatan negara anjlok, penegak hukum kewalahan, dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat menjadi lebih berbahaya tanpa pengawasan standar mutu.

Pada bab tentang ganja, Thom menelusuri ironi politik yang menggelitik. Selama puluhan tahun, pemerintah menakuti publik bahwa ganja adalah ‘obat perusak otak’ yang memicu berbagai penyakit dan kejahatan.

Namun, begitu tren dekriminalisasi meluas, ganja yang tadinya dicap sebagai salah satu dosa besar, tiba-tiba dirangkul, asalkan dikenai pajak tinggi.

Cukai ganja legal yang dipatok tinggi justru membuat harga pasar legal kalah bersaing dengan yang ilegal, yang dijual oleh pengedar jalanan, sehingga legalisasi kehilangan taji.

Paternalisme pemerintah tidak berhenti pada barang-barang konsumsi tradisional. Secara khusus, Thom memperingatkan adanya perluasan definisi dosa secara agresif di era modern.

Pemerintah menyiapkan justifikasi ilmiah untuk memajaki hal-hal baru yang dianggap sebagai dosa sekuler abad ke-21, seperti meat tax, carbon tax, cukai kantong plastik, serta pajak atas robot dan AI.

Daftar dosa ini tampak tidak terbatas karena kriteria yang digunakan sangat lentur. Setiap kali negara tidak menyukai suatu pilihan hidup warga negara, mereka cukup mendanai riset simulasi untuk membuktikan adanya dampak buruk, lalu menyodorkan draf undang-undang pajak baru ke parlemen.

Hal ini ditunjukkan oleh Thom dalam analisisnya menggunakan model klasik Baptists and Bootleggers. Keduanya memiliki motivasi bertolak belakang tetapi berjalan beriringan membentuk koalisi politik yang tak terpisahkan.

Di satu sisi, para pakar dan LSM berperan sebagai Baptists yang melakukan riset-riset simulasi yang dibesar-besarkan mengenai bahaya suatu barang.

Di sisi lain, pemerintah yang menyambut gembira hasil studi barang tersebut bertindak sebagai Bootleggers, yaitu, pihak yang menikmati setoran pajak.

Di sinilah letak aib terbesar sin tax. Thom membeberkan fakta lapangan mengenai alokasi dana yang kerap melenceng jauh.

Di beberapa negara bagian AS, dana dialokasikan untuk pengadaan buku dan program berkebun, dipakai untuk mendanai atraksi kembang api publik. Bahkan, dana tersebut sekadar diserap untuk menutup defisit dana pensiun pegawai negeri.

Pemerintah pada akhirnya bukan lagi mengendalikan dosa, melainkan menjadi pecandu dari uang dosa tersebut.

Selain itu, Thom juga mengkritik sifat sin tax yang sangat regresif. Beban terberat berada di punggung si miskin, alih-alih mewujudkan keadilan sosial, pajak justru menjadi instrumen pemiskinan struktural berbalut kepedulian palsu.

Sebagai penutup, Thom memberikan pesan yang tegas: menghakimi pilihan hidup orang lain, menempelkan label ‘dosa’ dan menarik keuntungan finansial dari label tersebut adalah kebijakan yang cacat sejak dalam pikiran.

Thom mengingatkan bahwa agama besar dunia telah berhenti memonetisasi penebusan dosa sejak lama dan menyerahkan urusan moralitas individu kepada sang Pencipta.

“Don’t tax sin, forget it.”

Tertarik untuk membaca buku ini? Silakan kunjungi DDTC Library.

Hingga saat ini, DDTC Library memiliki total 5.078 koleksi literatur yang mendukung kajian perpajakan sebagai multidisplin ilmu dan telah meraih rekor MURI sebagai Perpustakaan Pajak dengan Koleksi Terbanyak di Indonesia pada 10 Juli 2026.

Sebelum mengunjungi DDTC Library, publik bisa terlebih dahulu melakukan konfirmasi lewat hotline: +62-21-2938-2700 atau email: [email protected]. Kunjungi pula Instagram DDTC Library untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru terkait dengan literatur perpajakan. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.