Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Larangan Ekspor Nikel Kembali Digugat di WTO, Ini Kata Mendag

A+
A-
4
A+
A-
4
Larangan Ekspor Nikel Kembali Digugat di WTO, Ini Kata Mendag

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. (Foto: Youtube Kementerian Perdagangan)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pemerintah siap menghadapi gugatan Uni Eropa atas sengketa kebijakan larangan ekspor nikel bernomor DS 592 di Organisasi Pedagang Dunia (World Trade Organization/WTO).

Lutfi mengatakan pemerintah juga mengkhawatirkan sikap Uni Eropa yang untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa WTO.

Namun, dia optimistis Indonesia akan memenangi gugatan itu karena pemerintah memiliki argumen kuat dalam mengambil kebijakan pelarangan ekspor nikel tersebut.

Baca Juga: RUU Pengesahan IE-CEPA Disetujui DPR, Ini Kata Mendag

"Tindakan dan langkah yang dilakukan Uni Eropa tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung," katanya melalui konferensi video, dikutip Jumat (26/2/2021).

Lutfi mengatakan gugatan Uni Eropa yang keberatan Indonesia menghentikan ekspor nikel merupakan hal yang wajar di antara anggota WTO. Walaupun telah melewati beberapa proses konsultasi dengan WTO, sengketa soal nikel tersebut belum memiliki titik temu.

Dalam pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa WTO pekan lalu, Uni Eropa menyatakan gugatannya mencakup dua isu, yakni pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan nikel di dalam negeri.

Baca Juga: Berkawan dengan Dirjen WTO, Sri Mulyani Siap Bantu Mendag

Mereka menilai kebijakan Indonesia yang melarang ekspor nikel tersebut tidak sejalan dengan ketentuan WTO, merugikan kepentingan Uni Eropa, serta memberikan bersikap tidak adil.

Dalam proses berikutnya, Lutfi menyebut Indonesia akan kembali terus mempertahankan kebijakan di sektor mineral dan batubara (minerba) tersebut demi mendorong hilirisasi nikel di dalam negeri.

"Indonesia juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practices serta memperjuangkan kepentingan Indonesia pada sengketa nikel," ujarnya.

Baca Juga: Kemendag Fokus Genjot Ekspor buat Pulihkan Ekonomi, Ini Langkahnya

Pemerintah telah menetapkan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 11/2019. Komisi Uni Eropa merespons kebijakan itu dengan menggugat Indonesia ke WTO.

Pada waktu yang bersamaan, Indonesia juga mengajukan gugatan atas diskriminasi minya kelapa sawit Uni Eropa kepada WTO dengan nomor gugatan DS 593. (Bsi)

Baca Juga: Neraca Perdagangan 2020 Surplus, Mendag Justru Khawatir, Ada Apa?
Topik : larangan ekspor nikel, Kementerian Perdagangan, M. Lutfi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE