DDTC ACADEMY - TAX UPDATE WEBINAR

Kupas Tuntas Aturan Terbaru TP sesuai PMK 172/2023, Ikuti Webinar Ini!

DDTC Academy | Kamis, 25 Januari 2024 | 08:45 WIB
Kupas Tuntas Aturan Terbaru TP sesuai PMK 172/2023, Ikuti Webinar Ini!

DALAM merespons dinamika regulasi perpajakan terkini, DDTC Academy akan mengadakan sebuah webinar update pajak. Webinar ini akan secara khusus membahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 172/2023. Webinar ini akan membekali para pelaku bisnis dan profesional pajak dengan pemahaman mendalam tentang aturan transfer pricing terbaru di Indonesia.

PMK 172/2023 merupakan regulasi penting yang mengubah lanskap transfer pricing di Indonesia. Peraturan ini menitikberatkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU), serta memperkuat kebutuhan dokumentasi dan penilaian harga transfer atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Pada webinar ini, dua profesional DDTC akan mengeksplorasi aspek-aspek kunci PMK tersebut, termasuk perubahan spesifik dan dampaknya terhadap praktik bisnis. Manager of DDTC Consulting Flouresya Lousha dan Assistant Manager of DDTC Consulting Yurike Yuki akan memberikan penjelasan terkait peraturan terbaru ini berdasarkan pengalamannya dalam mengerjakan berbagai kasus transfer pricing di berbagai industri.

Sebagai tambahan informasi, saat ini DDTC menjadi salah satu institusi dengan jumlah profesional bersertifikasi Advance Diploma in International Taxation (ADIT) yang melimpah. Selain itu, DDTC juga telah berhasil mempertahankan posisinya sebagai konsultan pajak transfer pricing tier 1 di Indonesia untuk tahun 2024, sebagaimana diumumkan oleh International Tax Review (ITR).

Webinar, berjudul Tax Update Webinar: Kupas Tuntas Ketentuan Terbaru Transfer Pricing berdasarkan PMK 172/2023 akan diselenggarakan pada Rabu, 31 Januari 2024 pukul 09.30 WIB hingga 11.30 WIB. Webinar ini akan memberikan pandangan terkini dan strategi adaptasi terhadap PMK 172/2023 yang telah berlaku pada tahun ini.

Topik-topik pembahasan pada webinar ini adalah:

1. Legal framework penerapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sesuai PMK 172/2023;

2. Poin-poin perubahan pada PMK 172/2023, di antaranya:

  • Ketentuan penerapan arm's length principle
  • Corresponding Adjustment TP Domestik
  • Secondary adjustment
  • Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Pengaturan pembuatan dan penyampaian transfer pricing documentation
  • Mutual Agreement Procedure (MAP)
  • Advance Pricing Agreement (APA)

3. Langkah-langkah dan strategi perusahaan dalam menghadapi PMK 172/2023

Segera daftarkan diri Anda bersama rekan Anda dalam acara Tax Update Webinar ini. Klik link berikut untuk mendaftar: https://academy.ddtc.co.id/seminar.

Membutuhkan bantuan? Silakan untuk menghubungi Whatsapp Hotline DDTC Academy: (+62)812-8393-5151 (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS