Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Kerek Tax Ratio, Kedua Capres Sepakat Hindari Goncangan Ekonomi

A+
A-
1
A+
A-
1
Kerek Tax Ratio, Kedua Capres Sepakat Hindari Goncangan Ekonomi

Suasana pembukaan debat ke-5, Sabtu (13/3/2019). 

JAKARTA, DDTCNews – Kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sepakat untuk tidak menimbulkan goncangan ekonomi dalam upaya menaikkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio).

Pernyataan yang dilontarkan masing-masing capres dalam debat terakhir, Sabtu (13/4/2019) tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (15/4/2019). Kedua pasangan calon mengakui penerimaan pajak yang belum optimal menjadi pekerjaan rumah yang krusial.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan akan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mengerek tax ratio yang saat ini berkisar 10%—11% menjadi 16%. Namun, dia sepakat langkah ini tidak akan membuat shock economy.

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler

Joko Widodo, Capres nomor urut 01 menegaskan upaya untuk menaikan tax ratio tidak bisa dilakukan secara drastis dalam waktu yang singkat, apalagi hanya dalam waktu setahun. Hal ini membuat dana yang seharusnya bisa dipakai di sektor swasta pindah ke negara sehingga akan memunculkan distorsi.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti masalah kewajiban pelaporan data registrasi pengusaha barang kena cukai (BKC). Hal ini diatur dalam Perdirektur-jenderal Bea dan Cukai No. PER-08/BC/2019. Beleid ini terkait dengan penyampaian data registrasi pengusaha BKC dan permohonan Nomor Pokok Pengusaha BKC (NPPBKC).

Berikut ulasan beritanya.

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kabupaten yang Punya Pelayanan Publik Terinovatif
  • Peningkatan Bertahap

Capres petahana Joko Widodo mengatakan menaikkan tax ratio dari 10% menjadi 16% dalam setahun sama artinya dengan menarik sekitar Rp750 triliun dana yang ada di masyarakat ke kantong negara. Hal ini berisiko memunculkan shock economy.

Oleh karena itu, dia bersama jajaran pemerintahan akan menaikkan tax ratio secara bertahap melalui penambahan basis pajak (sebanyak-banyaknya. Langkah ini, menurutnya, sudah dimulai dengan adanya implementasi tax amnesty.

“Kita ingin agar tax base kita makin besar sehingga income negara juga akan makin banyak,” jelasnya.

Baca Juga: WFO dan WFH Pegawai DJP Bakal Dievaluasi Sesuai Perkembangan Covid-19
  • Kejar Penghindar Pajak

Capres Prabowo Subianto pun sepakat akan melakukan perluasan basis pajak. Kubunya pun berencana memisahkan otoritas pajak dari Kementerian Keuangan. Selain itu, mereka mengaku akan menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh korporasi.

“Tentunya kami tidak ingin menimbulkan shock economy, tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindari untuk membayar dan seharusnya membayar,” katanya.

  • Profil Risiko Pengusaha

Dalam Perdirektur-jenderal Bea dan Cukai No. PER-08/BC/2019, penyampaian data registrasi pengusaha BKC dan permohonan NPPBKC dilakukan melalui sistem aplikasi. Apabila terjadi perubahan data, proses juga dilakukan melalui sistem tersebut. Namun, DJBC juga menyediakan penyampaian secara manual dengan formulir.

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Realisasi Diskon 30% PPh Pasal 25 Selesai Juni 2020

Apabila pengusaha BKC telah mendapatkan NPPBKC sebelum implementasi beleid tersebut, mereka tetap wajib menyampaikan data registrasi BKC maksimal 6 bulan sejak aturan berlaku. Nantinya, DJBC akan melakukan penelitian data sebagai langkah monitoring dan evaluasi.

Data registrasi beserta bukti-bukti pendukungnya akan digunakan untuk menyusun database pengusaha BKC. DJBC juga akan membuat profil risiko pengusaha BKC berdasarkan database tersebut. Jika ada temuan ketidaksesuaian data, risiko pengusaha BKC bisa dinaikkan.

  • Capital Inflow Deras di Tahun Politik

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) mengatakan hingga pertengahan April 2019, aliran modal asing (capital inflow) hampir mencapai Rp91 triliun. Aliran modal itu mengalir ke surat berharga negara (SBN) senilai Rp75 triliun dan pasar saham senilai Rp15,9 triliun.

Baca Juga: Pembayaran Pajak WP OP Nonkaryawan Baru pada Tahun Kedua Turun
  • Pengusaha Harapkan Stabilitas Politik

Kalangan pengusaha berharap hajatan pesta demokrasi tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Oleh karena itulah, kesuksesan penyelenggaraan pemilu sangat dinantikan para pelaku usaha. Hal ini dinilai mampu menjadi bantalan kondisi global yang tidak pasti.

“Kami berharap stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga karena sangat penting untuk keberlanjutan usaha di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu,” kata Ketua Gapmmi Adhi S. Lukman. (kaw)

Baca Juga: Tax Ratio Rendah, Pemerintah: Indikasi Ada Gap Kebijakan & Kepatuhan
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pemilu 2019, pilpres 2019, tax ratio
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 11 Mei 2020 | 17:46 WIB
IHPS II/2019
Senin, 11 Mei 2020 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 09 Mei 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR