Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Ini Sebab Pengusaha Minta Insentif PPN Rumah Berlaku Hingga Akhir 2022

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini Sebab Pengusaha Minta Insentif PPN Rumah Berlaku Hingga Akhir 2022

Suasana komplek perumahan di Gading Serpong, Tangerang, Banten, Jumat (31/12/2021). Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk perumahan pada Januari hingga Juni 2022 dengan pengurangan insentifnya sebesar 50 persen. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyetujui perpanjangan pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas rumah ditanggung pemerintah (DTP) sampai dengan Juni 2022.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menilai insentif pajak masih diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan sektor properti. Dia juga tidak mempermasalahkan rencana pemberian insentif PPN DTP yang diturunkan menjadi hanya 50%.

"Saya rasa tidak masalah, itu sudah merupakan fasilitas pemerintah. Yang penting sekarang adalah efektivitasnya dari fasilitas ini bisa kita manfaatkan maksimal," katanya, dikutip pada Minggu (16/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Paulus menuturkan pelaku usaha saat ini tengah berupaya memulihkan sektor real estat agar dapat segera pulih. Meski demikian, terdapat sejumlah ganjalan yang berpotensi menyebabkan pemulihan sektor properti berjalan optimal.

Misal, mengenai ketentuan perizinan lahan yang kini menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ketentuan itu telah diatur dalam UU Cipta Kerja, tetapi hingga saat ini belum ada pemda yang merilis perda mengenai kebijakan itu.

Menurutnya, banyak proyek pembangunan perumahan yang terganjal ketentuan PBG. Dia meminta pemerintah mencari jalan tengah sehingga proses pembangunan rumah tidak terganggu mengingat penerbitan perda memerlukan waktu setidaknya 3 bulan.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Di sisi lain, Paulus juga mengharapkan pemerintah memperpanjang PPN rumah DTP hingga Desember 2022. Menurutnya, proses pembangunan rumah memerlukan waktu setidaknya 8 bulan sehingga periode insentifnya juga perlu dibuat lebih panjang.

"Kami harap realisasi unitnya bisa mundur, karena pembangunan unit minimal 8 bulan," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menyatakan usulan mengenai perpanjangan insentif PPN rumah DTP telah disetujui. Insentif PPN rumah DTP tersebut rencananya akan diperpanjang pada Januari sampai dengan Juni 2022.

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Namun, besaran insentif tersebut akan dikurangi separuhnya. Pada penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, insentif PPN DTP hanya diberikan sebesar 50%.

Sementara itu, untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, insentif PPN DTP yang diberikan hanya 25%. (rig)

Baca Juga: Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran
Topik : presiden jokowi, rei indonesia, pajak, PPN, rumah, insentif pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 10:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2