Berita
Rabu, 29 September 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI RIAU
Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021
Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Risiko Work From Home bagi Otoritas Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Risiko Work From Home bagi Otoritas Pajak

Kantor pusat OECD di Paris, Perancis. (Foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Forum on Tax Administration (FTA) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis laporan terkait dengan metode kerja otoritas pajak selama masa pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan sejumlah catatan penting.

Sekjen OECD Angel Gurria mengatakan laporan FTA menegaskan pentingnya otoritas pajak menemukan keseimbangan antara mempertahankan reputasi positif selama pandemi dengan insentif dan mengurangi persepsi negatif wajib pajak saat konsolidasi fiskal dengan menggenjot penerimaan.

"FTA telah mencatat dan menganalisis dampak krisis terhadap pendapatan pajak dan sangat penting sebagai basis informasi administrasi pajak dan penentuan kebijakan pemerintah," katanya seperti dikutip Kamis (4/6/2020).

Baca Juga: DJP: Wajib Pajak Belum Diaudit Memiliki Risiko Kepatuhan Lebih Tinggi

Angel menuturkan salah satu konten dari laporan FTA adalah saran untuk otoritas pajak meningkatkan opsi kerja jarak jauh untuk fiskus dan menerapkan jam kerja yang fleksibel. Selain itu, otoritas disarankan untuk menerapkan sistem identifikasi dan verifikasi digital.

Aspek keamanan juga menjadi perhatian khusus dalam laporan FTA, di mana kegiatan kerja jarak jauh dan work from home menimbulkan risiko pada sisi keamanan data wajib pajak. Hal ini berpotensi kepada meningkatnya risiko penipuan yang mengatasnamakan otoritas.

Laporan ini menyebutkan risiko keamanan bisa terjadi secara sengaja atau karena kelalaian petugas pajak dalam mengakses data wajib pajak tanpa perangkat keamanan yang memadai.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Rasio Utang di Level 40% Hingga 2025

Skema melakukan pekerjaan dari jarak jauh dan tidak melalui sistem elektronik kantor pajak disebut dapat mengekspos data wajib pajak yang bersifat rahasia.

"Risiko IT termasuk saat petugas pajak menggunakan perangkat pribadi dalam menjalankan tugas kantor dan mengirim data wajib pajak tanpa mempertimbangkan keamanan jaringan," jelasnya.

FTA menyebutkan beberapa otoritas pajak telah mengidentifikasi potensi masalah tersebut dengan memperkenalkan aplikasi khusus untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan data wajib pajak.

Baca Juga: Kementerian Investasi Sebut OSS Berbasis Risiko Sudah Jalan 83%

Aplikasi tersebut, seperti dilansir Tax Note International, dapat mendeteksi dan mencegah peralatan elektronik yang tidak terdaftar dalam sistem dapat terhubung dengan sistem utama otoritas pajak.

"Administrasi pajak dapat melakukan tindakan pencegahan dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang indikasi pencurian data dengan menyebutkan jenis informasi apa saja yang tidak boleh dan pasti tidak akan otoritas minta kepada wajib pajak," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: UKM Berisiko Rendah, Sri Mulyani: Otomatis Keluar Izin Tanpa Syarat
Topik : work from home, risiko, laporan OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 03 September 2020 | 17:45 WIB
LAPORAN OECD

OECD: Sebelum Pandemi, Sudah Ada Tren Relaksasi PPh OP & PPh Badan

Kamis, 03 September 2020 | 17:30 WIB
LAPORAN OECD

OECD: Kebijakan Fiskal Harus Pertimbangkan Pemulihan Ekonomi

Selasa, 01 September 2020 | 09:44 WIB
KMK 394/2020

Agar WFH Lancar, Sri Mulyani Terbitkan Keputusan Soal Biaya Paket Data

Minggu, 23 Agustus 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Sri Mulyani: PNS Jangan Terlalu Manja

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI RIAU

Perda Pajak Daerah Direvisi, Mutasi Kendaraan Akan Digratiskan

Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BI Beberkan 4 Kunci UMKM Tembus Pasar Dunia, Apa Saja?

Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021

Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS

Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Siap Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Ini Target Penerimaan Pajak 2022

Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini