PENGAMPUNAN PAJAK

Ini Kata Kapolri Soal Pengamanan Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 30 Juli 2016 | 14:35 WIB
Ini Kata Kapolri Soal Pengamanan Tax Amnesty Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menghimbau seluruh institusi yang bersangkutan dengan program pengampunan pajak untuk melakukan sosialisasi dan memberikan iklim positif

Kapolri Tito Karnavian mengatakan, bahwa kepolisian siap mendukung penuh kegiatan pemerintah dalam menjalankan kebijakan perpajakan yang sudah menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2016, dan memberikan keamanan serta kenyamanan kepada Wajib Pajak (WP).

"Kami jajaran kepolisian, siap membantu program tax amnesty, kami pun akan bekerja sama dengan Kanwil Pajak, Dirjen Pajak, serta otoritas pajak, serta kami siap untuk memberi perlindungan terhadap petugas pajak. " ucap Tito Karnavian di Markas Besar Kapolri pada Jumat (29/7)

Baca Juga:
Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Sosialisasi menjadi hal yang penting untuk merangkul WP di setiap kota-kota Indonesia. Oleh sebab itu, Kapolri sudah mengkordinasikan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Pajak, Bank swasta dan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di seluruh provinsi Indonesia untuk membantu jalannya kebijakan perpajakan.

Tito Karnavian mengatakan, bahwa seluruh jajaran yang bersangkutan diharapkan memberikan iklim yang positif kepada WP untuk mengikuti repatriasi dan deklarasi program pengampunan pajak. Adanya iklim positif akan memberi kenyamanan lebih kepada WP dan para investor.

Keikutsertaan Kapolri dalam program pengampunan pajak, merupakan sebuah cara untuk memberi bukti kepada masyarakat luas, bahwa program tersebut akan dijamin kerahasiaan data dan informasi WP. Maka, jaminan keamanan di setiap wilayah Indonesia menjadi titik penentu kesuksesan program pengampunan pajak.

"Kami sudah siapkan jaminan keamanan kepada WP, berupa 5 tahun hukuman penjara bagi yang membocorkan kerahasiaan data dan informasi," ujarnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Desember 2023 | 16:00 WIB PEMILU 2024

Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Selasa, 12 Desember 2023 | 09:47 WIB HARI BESAR KEAGAMAAN

Mobilitas Libur Natal dan Tahun Baru Diprediksi Tembus 107 Juta Orang

Jumat, 06 Oktober 2023 | 11:43 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini

Sabtu, 16 September 2023 | 14:30 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Jangan Terlewat! Ini Jadwal Transaksi SBN Khusus PPS yang Terakhir

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara