Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ini Jenis Pajak yang Kerap Diestimasi Tax Gap-nya

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Jenis Pajak yang Kerap Diestimasi Tax Gap-nya

PADA umumnya, indikator-indikator seperti tax ratio dan tax effort kerap digunakan dalam mengukur kinerja penerimaan pajak yang secara tidak langsung berterkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam suatu yurisdiksi.

Akan tetapi, indikator yang sering dipergunakan untuk menggambarkan ketidakpatuhan pajak dengan lebih tepat (direct) adalah tax gap. Indikator ini dihitung berdasarkan selisih antara potensi penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan berlaku dengan realisasi penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan.

Dalam tujuannya, analisis tax gap dapat membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mengukur jumlah pajak pendapatan yang hilang, baik karena ketidakpatuhan, penghindaran pajak, maupun dampak dari suatu kebijakan (IMF, 2017).

Baca Juga: Tinggal 3 Bulan, Pemkab Ini Kejar Target PAD Rp120 Miliar

Asian Development Bank (ADB) bersama dengan International Monetary Fund (IMF), Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), dan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) membangun sebuah kerangka survei yang dinamakan International Survey on Revenue Administration (ISORA).

Secara garis besar, survei tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem administrasi pajak di berbagai negara dalam rangka menyediakan suatu data yang terstandardisasi untuk kepentingan analisis dan rekomendasi dalam hal kebijakan administrasi pajak.

Responden survei ini merupakan otoritas pajak yang berwenang di 31 yurisdiksi. Setiap responden ditanya mengenai adanya estimasi tax gap untuk pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP), pajak penghasilan badan (PPh Badan), pajak pertambahan nilai (PPN), ataupun jenis pajak lainnya.

Baca Juga: Mobilisasi Penerimaan Jadi Fokus Kerja Subkomite Perpajakan Parlemen

Tabel berikut merupakan hasil survei ISORA mengenai estimasi tax gap yang dilakukan pada 2016 dan 2017 di yurisdiksi dari masing-masing responden.


Untuk per jenis pajak, tabel di atas memperlihatkan hampir semua otoritas pajak (kecuali Amerika Serikat) di masing-masing yurisdiksi telah melakukan estimasi tax gap untuk PPN pada 2017. Sementara itu, sekitar 64% otoritas pajak melakukan estimasi tax gap PPh OP dan sebanyak 55% melakukan estimasi tax gap PPh Badan.

Baca Juga: Duh, Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Turun Hingga 27%

Untuk pajak lainnya, terdapat sekitar 51,6% dari responden yang melakukan estimasi tax gap. Secara garis besar, sebanyak 45% dari otoritas pajak mengestimasi tax gap ketiga jenis pajak utama dari survei tersebut.

Tidak dilakukannya estimasi tax gap oleh otoritas pajak pada jenis-jenis pajak tertentu kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah karena sistem pajak yang berbeda sehingga menuntut adanya metode perhitungan yang lebih kompleks disertai dengan kebutuhan data yang lebih bersifat cross-border.

Kemudian, pengukuran tax gap tidak hanya menyangkut dampak fiskal, tapi juga dampak ekonomi. Selain itu, perbedaan prioritas masing-masing negara atas jenis-jenis pajak tertentu – berdasarkan struktur penerimaan dan kinerja – tentunya juga dapat menginsentif pilihan estimasi tax gap jenis pajak yang mereka lakukan. *

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Topik : narasi data, penerimaan pajak, tax gap, tax ratio, tax effort
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 16 Juli 2020 | 17:57 WIB
Realisasi penerimaan pajak yang tidak sejalan dengan potensi penerimaan pajak sehingga menghasilkan selisih yang kemudian disebut tax gap tersebut tentunya menjadi isu krusial yang harus dibenahi. Melalui survei yang dilakukan oleh ISORA mengenai estimasi tax gap ini, diharapkan dapat menjadi bahan ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 11:53 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Jum'at, 18 September 2020 | 11:44 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK