Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Alasan PAD Tak Penuhi Prediksi

0
0

SAMARINDA, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berusaha meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat mulai meragukan prediksi pencapaian target PAD sebesar Rp1 triliun  bakal terpenuhi.

Pelaksana Tugas Sekretaris Kota Samarinda Hermanto memprediksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Samarinda mampu mencapai Rp1 triliun setiap tahunnya.

Namun prediksi ini dipatahkan oleh Kepala Dispenda Lujah Irang yang mengungkapkan PAD dari sektor PBB-P2 dengan jumlah Rp1 triliun tidak mungkin terjadi.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

“Biar bagaimana pun caranya, tidak bisa sampai segitu (Rp 1 triliun),” kata Lujah.

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi ketidakmampuan PAD untuk capai angka Rp1 triliun. Pertama, Pemkot Samarinda masih harus menyelesaikan utang peninggalan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Utang KPP Pratama tersebut telah mencapai ratusan miliar rupiah.

Alasan kedua, soal basis data yang kurang baik. Banyak terjadi kekeliruan pada jumlah objek pajak yang sesungguhnya dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini tentu berpotensi besar pada kebocoran penerimaan pajak yang didapatkan.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

“Masih banyak juga objek pajak yang double. Contohnya objeknya ada tiga, tapi datanya hanya satu. Data ini yang kami sedang verifikasi,” ujar Lujah.

Ia juga menuturkan pihaknya tengah berupaya melakukan pemetaan mengenai objek pajak di lapangan.

Sementara itu, seperti dilansir samarinda.prokal.co., Hermanto mengaku sangat mendukung jika Dispenda melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak. “Saya optimis pendapatan daerah dapat meningkat drastis karena luasan tanah dan jumlah bangunan di Samarinda berkembang pesat ketimbang dulu,” tambahnya. (Amu)

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi

Namun prediksi ini dipatahkan oleh Kepala Dispenda Lujah Irang yang mengungkapkan PAD dari sektor PBB-P2 dengan jumlah Rp1 triliun tidak mungkin terjadi.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

“Biar bagaimana pun caranya, tidak bisa sampai segitu (Rp 1 triliun),” kata Lujah.

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi ketidakmampuan PAD untuk capai angka Rp1 triliun. Pertama, Pemkot Samarinda masih harus menyelesaikan utang peninggalan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Utang KPP Pratama tersebut telah mencapai ratusan miliar rupiah.

Alasan kedua, soal basis data yang kurang baik. Banyak terjadi kekeliruan pada jumlah objek pajak yang sesungguhnya dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini tentu berpotensi besar pada kebocoran penerimaan pajak yang didapatkan.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

“Masih banyak juga objek pajak yang double. Contohnya objeknya ada tiga, tapi datanya hanya satu. Data ini yang kami sedang verifikasi,” ujar Lujah.

Ia juga menuturkan pihaknya tengah berupaya melakukan pemetaan mengenai objek pajak di lapangan.

Sementara itu, seperti dilansir samarinda.prokal.co., Hermanto mengaku sangat mendukung jika Dispenda melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak. “Saya optimis pendapatan daerah dapat meningkat drastis karena luasan tanah dan jumlah bangunan di Samarinda berkembang pesat ketimbang dulu,” tambahnya. (Amu)

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi
Topik : pajak daerah, kota samarinda, pad
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI