Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Alasan Bambang Ajak Badan Usaha

0
0

JAKARTA, DDTCNews - Pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia diproyeksikan mampu memakan biaya Rp4.796,2 triliun. Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro, swasta perlu dilibatkan untuk melancarkan proyek tersebut.

Bambang mengatakan pemerintah butuh kontribusi dari swasta senilai Rp1.750,5 triliun. Karena, anggaran saat ini tidak cukup.

"Tahun 2019 menjadi target pemerintah untuk dapat memberikan dampak positif atas pembangunan nasional. Maka, kami meminta bantuan swasta untuk muluskan rencana pembangunan ini," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/10).

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas: APBN Sumbang 19% dari Total Investasi

Dia menambahkan skema yang akan dilakukan yaitu melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Skema KPBU menjadi satu-satunya titik terang bagi pemerintah guna membiayai pembangunan.

Menurut Bambang, kontribusi APBN, APBD, dan dukungan BUMN belum cukup, hanya bisa menyumbang Rp1.978,6 triliun atau sekitar 40% saja dari total biaya pembangunan.

Sedangkan bantuan dari BUMN untuk biaya pembangunan lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi APBN dan APBD. Kontribusi BUMN hanya bisa mencapai Rp1.066 triliun, atau sekitar 22,2% dari total biaya pembangunan yang sebesar Rp4.796,2 triliun.

Baca Juga: CAD Disinggung Presiden dalam Musrenbangnas, Ini Kata Bappenas

Dengan demikian, jumlah kontribusi APBN, APBD, dan BUMN hanya mampu mencapai Rp3.044,6. Jumlah tersebut tentunya masih kurang Rp1.750,5 triliun lagi apabila memang ingin pembangunan dipercepat.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan masih ada segenap hal yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Salah satunya, dengan terus melibatkan pengembang swasta. (Gfa)

Baca Juga: Bappenas Minta Masukan Publik Soal Solusi Tantangan Pembangunan

"Tahun 2019 menjadi target pemerintah untuk dapat memberikan dampak positif atas pembangunan nasional. Maka, kami meminta bantuan swasta untuk muluskan rencana pembangunan ini," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/10).

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas: APBN Sumbang 19% dari Total Investasi

Dia menambahkan skema yang akan dilakukan yaitu melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Skema KPBU menjadi satu-satunya titik terang bagi pemerintah guna membiayai pembangunan.

Menurut Bambang, kontribusi APBN, APBD, dan dukungan BUMN belum cukup, hanya bisa menyumbang Rp1.978,6 triliun atau sekitar 40% saja dari total biaya pembangunan.

Sedangkan bantuan dari BUMN untuk biaya pembangunan lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi APBN dan APBD. Kontribusi BUMN hanya bisa mencapai Rp1.066 triliun, atau sekitar 22,2% dari total biaya pembangunan yang sebesar Rp4.796,2 triliun.

Baca Juga: CAD Disinggung Presiden dalam Musrenbangnas, Ini Kata Bappenas

Dengan demikian, jumlah kontribusi APBN, APBD, dan BUMN hanya mampu mencapai Rp3.044,6. Jumlah tersebut tentunya masih kurang Rp1.750,5 triliun lagi apabila memang ingin pembangunan dipercepat.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan masih ada segenap hal yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Salah satunya, dengan terus melibatkan pengembang swasta. (Gfa)

Baca Juga: Bappenas Minta Masukan Publik Soal Solusi Tantangan Pembangunan
Topik : pembangunan nasional, bambang brodjonegoro, bappenas, swasta
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI