ADMINISTRASI KEPABEANAN

Ingat, Hanya 5 Pihak yang Bisa Pakai Jaminan Tertulis untuk Kepabeanan

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 28 Mei 2024 | 21:00 WIB
Ingat, Hanya 5 Pihak yang Bisa Pakai Jaminan Tertulis untuk Kepabeanan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menetapkan 5 pihak yang dapat menggunakan jaminan tertulis dalam rangka kepabeanan.

Adapun jaminan berarti garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan, kegiatan cukai, dan/atau pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan di bidang kepabeanan dan/atau cukai. Jaminan tersebut salah satunya berupa jaminan tertulis.

“Jaminan tertulis ... berupa surat pernyataan tertulis dari terjamin yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali,” bunyi Pasal 13 ayat (1) PMK 168/2022, dikutip pada 28/5/2024.

Baca Juga:
Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB

Adapun 5 pihak yang dapat menggunakan jaminan tertulis telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) PMK 168/2022. Pertama, importir yang merupakan instansi pemerintah untuk keperluan pemerintah atau pelaksanaan kerja sama dengan negara lain.

Kedua, importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri. Ketiga, perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara.

Keempat, importir atas kegiatan impor yang mensyaratkan jaminan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, importir atas kegiatan impor dalam keadaan darurat, kegentingan memaksa, atau acara kenegaraan.

Baca Juga:
Apa Itu Dewan Nasional KEK?

Kendati demikian, pihak-pihak tersebut dapat menggunakan jaminan tertulis setelah mendapatkan izin. Untuk dapat menggunakan jaminan tertulis, pengguna harus mengajukan permohonan penggunaan jaminan tertulis.

Izin penggunaan jaminan tertulis tersebut diajukan kepada menteri keuangan u.p kepala kantor bea dan cukai. Izin tersebut diajukan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf G PMK 168/2022.

Selain jaminan tertulis, ada 8 bentuk jaminan lain yang dapat digunakan. Sebagai informasi, jaminan tersebut diperlukan dalam kondisi tertentu. Misalnya, importir tidak mampu melunasi pungutan negara di antaranya seperti bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan segera. Simak ‘Apa Itu Jaminan dalam Kepabeanan dan Cukai?’. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB

Jumat, 14 Juni 2024 | 21:41 WIB JOINT OPERATION

Bea Cukai dan Polri Bongkar Praktik Clandestine Laboratory

Jumat, 14 Juni 2024 | 19:20 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Dewan Nasional KEK?

Jumat, 14 Juni 2024 | 18:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Konser di Jogja, Westlife Peroleh Fasilitas ATA Carnet dari Bea Cukai

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB