INFLASI TAHUNAN

Inflasi Harga Pangan Bergejolak 2023 Capai 6,73%, Ini Kata Airlangga

Muhamad Wildan | Kamis, 04 Januari 2024 | 10:00 WIB
Inflasi Harga Pangan Bergejolak 2023 Capai 6,73%, Ini Kata Airlangga

Ilustrasi. Pedagang membersihkan cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Rabu (3/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Koordinator Perekonomian mengeklaim inflasi 2,61% pada 2023 merupakan inflasi yang terendah sejak 2000.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan inflasi Indonesia masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan sejumlah negara, seperti Jepang (2,8%), AS (3,1%), Korea Selatan (3,2%), Jerman (3,2%), Inggris (3,9%), dan Rusia (7,5%).

"Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino," katanya, dikutip pada Kamis (4/1/2024).

Baca Juga:
Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Bila diperinci berdasarkan komponennya, hanya ada 1 komponen yang mencatatkan inflasi tinggi yakni harga pangan bergejolak atau volatile food. Inflasi komponen volatile food pada tahun lalu tercatat 6,73%.

Akibat El Nino, produksi padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal. Hal ini mendorong peningkatan harga beras dan cabai. Kedua komoditas tersebut menjadi penyumbang utama tren inflasi sepanjang 2023.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras antara lain dengan penguatan cadangan beras pemerintah (CBP), penyaluran beras medium lewat program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), dan penyaluran bantuan pangan beras.

Baca Juga:
Penggunaan Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh Tak Ada Batas Waktu, Asalkan…

Per 31 Desember 2023, stok CBP tercatat 1,3 juta ton atau sesuai dengan target pemerintah sebanyak 1,2 juta ton. SPHP yang disalurkan mencapai 1,2 juta ton atau 110,3% dari target. Adapun bantuan pangan beras yang telah disalurkan sebanyak 852.330 ton atau 99,82% dari target.

Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga telah menggelar program gerakan pangan murah di 1.626 lokasi yang tersebar di 324 kabupaten/kota. Program yang sama juga telah dilaksanakan oleh 448 pemda dalam rangka menekan harga pangan di daerah.

Airlangga menjelaskan pemerintah akan terus mewaspadai dan memonitor perkembangan domestik dan global yang berpotensi memberikan dampak terhadap tren inflasi.

Baca Juga:
Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk target inflasi yang makin ketat, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemda, dan BI akan terus diperkuat guna menjaga inflasi dalam rentang sasaran," tuturnya.

Sasaran inflasi yang telah ditetapkan BI untuk tahun ini sebesar 2,5±1%, lebih rendah dibandingkan dengan sasaran pada tahun lalu dengan rentang sebesar 3,0±1%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah