Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Genjot Investasi, Insentif Disiapkan

0
0

BONTANG, DDTCNews —  Rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kepada DPRD Kota Bontang tengah memasuki tahap pembahasan.

Kepala Seksi Kerja Sama dan Promosi Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Kota Bontang Puguh Harjanto menuturkan insentif dan kemudahan yang diusulkan berupa potongan pajak dan retribusi, serta bantuan penanaman modal.

“Intinya, kami ingin menarik investor datang ke Bontang. Saat ini tim asistensi Perda Pemkot Bontang bersama DPRD sedang mencari formula terbaik,” ujarnya di Bontang, Senin (20/6).

Baca Juga: Ini Syarat Ekonomi Bisa Tumbuh di Atas 5% Versi Sri Mulyani

Puguh menegaskan pemberian insentif ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. PP ini menetapkan ketentuan pemberian insentif dan kemudahan yang lebih lanjut harus diatur dengan perda. 

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Ubayya Bengawan mengingatkan pemberian potongan pajak dan retribusi jangan sampai kontradiktif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang, sebab upaya ini ditujukan untuk mendongkrak PAD.

Karena itu, sambungnya, raperda ini harus benar-benar disusun matang dan jelas. Penerapannya perlu dipastikan akan mendatangkan keuntungan bagi PAD. "Jadi nantinya bantuan penanaman modal itu bisa diberikan dalam bentuk percepatan pelayanan," katanya.

Baca Juga: Mendesain Kebijakan Insentif Pajak untuk Industri Kreatif

Ubay menambahkan percepatan pelayanan tersebut, seperti dikutip kaltimprokal.co, harus disesuaikan dengan potensi investasi terbesar yang dimiliki Bontang, yaitu sektor minyak dan gas bumi (migas).

Saat ini Pemkot Bontang juga tengh menunggu investasi pembangunan refinery kilang senilai lebih dari Rp100 triliun milik Badak LNG. Selain itu, ada pula rencana pembangunan pabrik peledak di kawasan PT Pupuk Kaltim senilai Rp10 miliar. (Bsi)

Baca Juga: Duh, Insentif Fiskal Dinilai Buka Aliran Keuangan Gelap

“Intinya, kami ingin menarik investor datang ke Bontang. Saat ini tim asistensi Perda Pemkot Bontang bersama DPRD sedang mencari formula terbaik,” ujarnya di Bontang, Senin (20/6).

Baca Juga: Ini Syarat Ekonomi Bisa Tumbuh di Atas 5% Versi Sri Mulyani

Puguh menegaskan pemberian insentif ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. PP ini menetapkan ketentuan pemberian insentif dan kemudahan yang lebih lanjut harus diatur dengan perda. 

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Ubayya Bengawan mengingatkan pemberian potongan pajak dan retribusi jangan sampai kontradiktif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang, sebab upaya ini ditujukan untuk mendongkrak PAD.

Karena itu, sambungnya, raperda ini harus benar-benar disusun matang dan jelas. Penerapannya perlu dipastikan akan mendatangkan keuntungan bagi PAD. "Jadi nantinya bantuan penanaman modal itu bisa diberikan dalam bentuk percepatan pelayanan," katanya.

Baca Juga: Mendesain Kebijakan Insentif Pajak untuk Industri Kreatif

Ubay menambahkan percepatan pelayanan tersebut, seperti dikutip kaltimprokal.co, harus disesuaikan dengan potensi investasi terbesar yang dimiliki Bontang, yaitu sektor minyak dan gas bumi (migas).

Saat ini Pemkot Bontang juga tengh menunggu investasi pembangunan refinery kilang senilai lebih dari Rp100 triliun milik Badak LNG. Selain itu, ada pula rencana pembangunan pabrik peledak di kawasan PT Pupuk Kaltim senilai Rp10 miliar. (Bsi)

Baca Juga: Duh, Insentif Fiskal Dinilai Buka Aliran Keuangan Gelap
Topik : bontang, insentif pajak, migas
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI