Gelar Rakornas Penegakan Hukum 2021, Ini Pesan Dirjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) terkait dengan penegakan hukum pajak 2021 dengan mengusung dua tujuan utama, termasuk mengamankan penerimaan pajak tahun ini.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan tujuan pertama dari Rakornas penegakan hukum pajak tahun ini adalah menyatukan strategi penegakan hukum tindak pidana bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tujuan kedua dari Rakornas penegakan hukum pajak adalah memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Meski begitu, ia menekankan penegakan hukum pajak merupakan bagian dari upaya DJP meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Tujuan penegakan hukum oleh DJP adalah membuat wajib pajak dapat memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya," katanya dikutip dari laman resmi DJP, Kamis (8/4/2021).

Suryo memaparkan agenda Rakornas penegakan hukum pajak mampu meningkatkan sinergi DJP dengan lembaga dan institusi lain seperti Polri, Kejaksaan dan PPATK. Menurutnya, implementasi penegakan hukum pajak berdasarkan prinsip kolaboratif, berintegritas dan adil.

Momen tersebut juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum pajak antara DJP, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), dan Bareskrim Polri melalui penandatanganan perjanjian kerja sama.

Rakornas penegakan hukum pajak 2021 juga diikuti oleh Korwas PPNS Polda, serta Aspidsus Kejati dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring. Tidak kurang 500 peserta ikut serta dalam Rakornas penegakan hukum pajak pada hari pertama.

Pada hari kedua, Rakornas diikuti oleh internal DJP. Sebanyak 300 peserta mendapatkan pembekalan dan ilmu dari berbagai lembaga seperti Jampidsus, PPNS Bareskrim Polri, OJK, KPK dan akademisi dari Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Selain itu, hadir pula sebagai pembicara dengan latar belakang sektor usaha yaitu dari Bank Mandiri dan Senior Legal Adviser BCA. Kegiatan Rakornas diakhiri dengan penandatanganan komitmen penegakan hukum pajak 2021. (rig)