APBN 2024

Gelar Pemilu, Belanja Barang hingga Februari 2024 Tumbuh 84 Persen

Redaksi DDTCNews | Rabu, 20 Maret 2024 | 10:45 WIB
Gelar Pemilu, Belanja Barang hingga Februari 2024 Tumbuh 84 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (depan, tengah) mengikuti rapat kerja dengan komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi fisikal pada triwulan I. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja barang hingga Februari 2024 sudah mencapai Rp49,4 triliun, tumbuh 84,4% dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan lonjakan belanja barang tersebut disokong oleh belanja-belanja yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Secara umum, realisasi belanja barang oleh KPU pada 2 bulan pertama 2024 mencapai Rp15,7 triliun.

"[Belanja barang] memang mengalami peningkatan yang sangat tajam di Januari-Februari untuk penyelenggaraan pemilu, termasuk pembayaran honor badan ad hoc serta penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara," katanya, dikutip pada Rabu (20/3/2024).

Baca Juga:
Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Sementara itu, realisasi belanja barang di Bawaslu tercatat mencapai Rp3,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membayar honor pengawas ad hoc, pelaksanaan pengawasan atas pemungutan dan penghitungan suara, serta operasional pengawas ad hoc.

Tak hanya belanja barang, belanja pegawai juga meningkat 18,6%. Hingga Februari 2024, realisasi belanja pegawai sudah mencapai Rp35,1 triliun.

Sri Mulyani mengatakan lonjakan belanja pegawai disebabkan oleh kenaikan gaji ASN sebesar 8% sekaligus kenaikan tunjangan kinerja (tukin) di beberapa kementerian dan lembaga (K/L).

Baca Juga:
Penggunaan Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh Tak Ada Batas Waktu, Asalkan…

"Kalau kita lihat tukin naik 32%, gaji naik 12,9%. Ini yang menyebabkan belanja pegawai kita Januari-Februari 2024 naik tajam 18,6% dibandingkan dengan 2023," tutur Sri Mulyani.

Terkait dengan belanja modal, Kemenkeu mencatat realisasi belanja modal hingga Februari 2024 masih senilai Rp12,9 triliun, bertumbuh 24,7% bila dibandingkan dengan realisasi hingga Februari tahun sebelumnya.

Kenaikan belanja modal disebabkan oleh peningkatan belanja sarana prasarana bidang pertahanan keamanan di Polri dan sarana prasarana kesehatan di Kemenkes. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah