Siapkah Indonesia Menyambut Implementasi 'Two-Pillar Solution'?

Selasa, 05 Maret 2024 | 10:05 WIB

Simak Update Terkini Two-Pillar Solution, Siapkah Kita Menyambutnya?
Selasa, 05 Maret 2024 | 08:30 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL Simak Update Terkini Two-Pillar Solution, Siapkah Kita Menyambutnya? DDTC menyajikan 3 analisis mendalam yang disusun oleh 3 profesional DDTC. Ketiganya mengulas secara mendalam tentang Two-Pillar Solution dan implikasinya.
Simplifikasi Ketentuan Transfer Pricing Ala Pilar 1 Amount B
Jum'at, 23 Februari 2024 | 09:00 WIB ANALISIS PAJAK Simplifikasi Ketentuan Transfer Pricing Ala Pilar 1 Amount B Penerapan Pilar 1 Amount B secara global relatif lebih sulit untuk diprediksi. Pasalnya, tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk menerapkan.
Menelusuri Kompleksitas dan Tantangan Penerapan Pilar 1 Amount A
Rabu, 21 Februari 2024 | 11:00 WIB ANALISIS PAJAK Menelusuri Kompleksitas dan Tantangan Penerapan Pilar 1 Amount A Pilar 1 Amount A diestimasi memberikan beban kepatuhan tambahan, baik bagi pihak entitas induk utama maupun entitas pada level bawahnya.
Implementasi ‘Two-Pillar Solution’ Kian Dekat, Siapkah Kita?
Selasa, 20 Februari 2024 | 11:50 WIB ANALISIS PAJAK Implementasi ‘Two-Pillar Solution’ Kian Dekat, Siapkah Kita? Two-Pillar Solution dianggap sebagai game changer yang akan mengubah tatanan pajak internasional yang sekaligus berdampak bagi lanskap pajak Tanah Air.
Simplifikasi Transfer Pricing, OECD Rilis Laporan Terkait Amount B
Selasa, 20 Februari 2024 | 10:30 WIB PRANCIS Simplifikasi Transfer Pricing, OECD Rilis Laporan Terkait Amount B Simplifikasi penerapan ALP dalam Amount B Pilar 1 bertujuan untuk mengurangi sengketa transfer pricing, menekan compliance cost, dan memberikan kepastian.
Pilar 2 Berlaku, TCF Bisa Jadi Alternatif Insentif Pajak Baru
Rabu, 13 Desember 2023 | 14:15 WIB DDTC BREAKFAST TALK Pilar 2 Berlaku, TCF Bisa Jadi Alternatif Insentif Pajak Baru OECD sudah memperkenalkan Tax Control Framework (TCF) sejak 2013 melalui cooperative compliance program.
Babak Baru Pajak Internasional, Perusahaan Multinasional Perlu Bersiap
Rabu, 13 Desember 2023 | 10:17 WIB DDTC BREAKFAST TALK Babak Baru Pajak Internasional, Perusahaan Multinasional Perlu Bersiap Ketentuan dalam Solusi 2 Pilar diperluas dan akan menyasar seluruh perusahaan multinasional.
Implementasi Pilar 2 Berpotensi Bikin Insentif Pajak Tidak Optimal
Kamis, 07 Desember 2023 | 11:32 WIB DDTC BREAKFAST TALK Implementasi Pilar 2 Berpotensi Bikin Insentif Pajak Tidak Optimal Wajib pajak perlu bersiap mengantisipasi dampak-dampak yang bakal ditimbulkan dari penerapan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).
Perusahaan Multinasional Perlu Ikuti Perkembangan Sistem Pajak Global
Kamis, 07 Desember 2023 | 10:45 WIB DDTC BREAKFAST TALK Perusahaan Multinasional Perlu Ikuti Perkembangan Sistem Pajak Global Perkembangan model bisnis membuat ketentuan saat ini tidak bisa lagi mengakomodasi pemajakan internasional atas kegiatan ekonomi lintas yurisdiksi.
Berbagai Tantangan yang Bakal Timbul dari Implementasi 2 Pilar OECD
Selasa, 05 Desember 2023 | 12:10 WIB DDTC BREAKFAST TALK Berbagai Tantangan yang Bakal Timbul dari Implementasi 2 Pilar OECD Solusi 2 pilar yang diinisiasi OECD/G-20 Inclusive memiliki sejarah panjang dalam rangka merombak sistem pajak internasional agar sesuai dengan kondisi terkini.

TERPOPULER

1

KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

2

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pemprov Pertimbangkan Adakan Lagi Pemutihan Pajak Kendaraan

3

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Dividen Pemilik PT Perorangan Bisa Bebas Pajak? Ini Kata Kring Pajak

4

KEBIJAKAN PAJAK

Tarif Pajak Lebih Rendah & Hitungan Sederhana, DJP Ingin Ini bagi UMKM

5

KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

TERBARU

1

KOTA BANJARBARU

Pemkot Patok Tarif 40% Pajak Jasa Hiburan Karaoke dan Spa

2

PAJAK PENGHASILAN

Begini Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 BUMN dan BUMD

3

INFOGRAFIS PAJAK

Menghitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap yang Terima Penghasilan Bulanan

4

KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kriteria-Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Nonperdagangan

5

PROVINSI SUMATERA BARAT

Tingkatkan Kepatuhan Warga, Pemprov Luncurkan Program Tabungan Pajak