BERITA TERKINI
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Cilegon, Banten, Rabu (31/7/2024). PLTU Suralaya yang memiliki tujuh unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang 3.400 MW tersebut mampu menyumbang 17 persen energi listrik untuk kebutuhan Jawa-Bali dengan transmisi sebesar 500 kV, pembangkit tersebut mengonsumsi batubara kurang lebih 35.000 ton per hari. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyusun roadmap atau peta jalan pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara. Saat ini ada 13 PLTU yang akan dipensiunkan secara dini dengan menimbang keekonomian.Â
Pemerintah menegaskan langkah ini akan dihitung dengan cermat sehingga tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.Â
"Perpres 112/2022 mengatur beberapa kriteria, misalkan umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi kita sudah ada daftarnya yang 13 PLTU itu," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ditemui di sela-sela acara The 2nd Asia Zero Emmission Community (AZEC), dikutip pada Kamis (22/8/2024).Â
Saat ini pemensiunan dini PLTU memang mengacu pada Perpres 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Pemerintah menegaskan pemensiunan dini PLTU akan dirancang tanpa menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik.Â
"Kita sampai sekarang terus mencari dukungan [dari negara lain]. Dukungan diperlukan karena untuk istirahat dini, untuk pesiun dini itu kita tidak mau tuh ada nanti BPP naik, nanti kekurangan listrik, atau uang pemerintah-nya keluar. Jadi kira-kira 3 hal itu yang kita jaga," lanjut Dadan.
Dukungan dari pihak-pihak lain, termasuk negara lain, sangat diperlukan karena pengurangan emisi merupakan komitmen global.Â
Kendati begitu, pemerintah belum memutuskan kapan waktu yang tepat untuk memensiundinikan 13 PLTU yang masuk dalam kajian pemerintah. Pemerintah, imbuh Dadan, tetap akan mengacu pada Perpres 112/2022 dan keekonomian PLTU itu sendiri.Â
"13 PLTU dengan total kapasitas 4,8 GW seluruhnya milik PLN, saat ini kita belum menentukan ini harus dipensiun dininya kapan? Itu belum. Karena itu nanti basisnya kepada keekonomian," tutup Dadan.
Sebagai informasi, program pensiun dini PLTU bertujuan untuk mempercepat transisi energi dari sumber daya fosil, khususnya batu bara, menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.Â
Dengan melakukan pensiun dini pada PLTU, pemerintah berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Implementasi program pensiun dini PLTU melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan listrik, dan lembaga keuangan. (sap)
