Ilustrasi e-katalog.
JAKARTA, DDTCNews - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan meluncurkan e-katalog versi 6.0 pada bulan depan.
Menurut Luhut, e-katalog versi 6.0 bakal mencakup 95% belanja negara pada APBN dan akan membantu upaya pemerintah dalam menekan incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang saat ini mencapai 6,6.
"Kalau itu kita bisa efisienkan mungkin setengah dari itu, saya kira keinginan Presiden [Prabowo Subianto] untuk kita bisa tumbuh 8% secara bertahap akan bisa dicapai dalam 5 tahun ke depan," ujar Luhut, dikutip Jumat (6/12/2024).
Luhut mengatakan e-katalog versi 6.0 mampu mengefisienkan belanja sebesar 35% hingga 40%. Efisiensi tersebut setara dengan US$70 miliar.
Sebagai informasi, e-katalog versi 6.0 sesungguhnya telah diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Maret 2024.
Kepala LKPP kala itu, Hendrar Prihadi (Hendi), mengatakan e-katalog versi 6.0 telah memudahkan pencarian produk, pembayaran, dan monitoring transaksi.
“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui e-katalog versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan," ujar Hendi.
Kala itu, e-katalog versi 6.0 baru diterapkan di 5 instansi piloting, yakni Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; LKPP; Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan Pemprov Jawa Tengah.
E-katalog versi 6.0 ditargetkan bisa digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemda pada akhir 2024. "Kami targetkan bahwa pengembangan e-katalog versi 6.0 sudah rampung pada akhir tahun ini, jadi seluruh kementerian, lembaga, dan pemda sudah dapat menggunakannya," ujar Hendi. (sap)