BERITA TERKINI
Anggota panitia pengawas pemilihan (panwaslih) Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar mengikuti apel siaga pemilu di taman Bustanussalatin, Banda Aceh, Aceh, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/nz.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) naikkan tunjangan kinerja pegawai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lewat penetapan Perpres 18/2024.
Dalam bagian pertimbangan, pemerintah berpandangan tunjangan kinerja di Bawaslu dapat disesuaikan seiring dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pada Setjen Bawaslu.
"Perpres 112/2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti," bunyi bagian pertimbangan Perpres 18/2024, dikutip Selasa (13/2/2024).
Tunjangan kinerja bagi pegawai bawaslu ditetapkan senilai Rp1,96 juta hingga Rp29,08 juta, naik bila dibandingkan dengan sebelumnya yang senilai Rp1,76 juta hingga Rp24,93 juta.
Tunjangan kinerja dalam Perpres 18/2024 tidak diberikan kepada pegawai Bawaslu yang tidak memiliki jabatan tertentu, pegawai Bawaslu yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan, pegawai Bawaslu yang diberhentikan dari jabatan organik dengan diberikan uang tunggu, dan pegawai bawaslu yang menjalain cuti di luar tanggungan negara atau bebas tugas menjelang pensiun.
Tunjangan kinerja sesuai dengan Perpres 18/2024 diberikan kepada pegawai Bawaslu terhitung sejak Perpres 18/2024 berlaku, yakni mulai 12 Februari 2024.
Pegawai Bawaslu yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan serta terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan reformasi birokrasi akan dimonitor dan dievaluasi oleh sekjen Bawaslu bersama Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
