DPRD Sarankan Gubernur Kembali Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

PALANGKA RAYA, DDTCNews - DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyarankan Gubernur Sugianto Sabran kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang telah terselenggara pada 2 Mei hingga 1 Oktober 2020.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng Sugiyarto mengatakan program pemutihan tersebut akan membantu masyarakat yang ekonominya tertekan akibat pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini juga banyak provinsi yang masih memberikan insentif pajak tersebut.

"Karena masyarakat, khususnya yang terdampak Covid-19 akan sangat terbantu dengan perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut," katanya, Senin (16/11/2020).

Sugiyarto mengatakan program pemutihan akan meningkatkan minat masyarakat membayar pajak kendaraan, sehingga berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Pasalnya, masyarakat tidak perlu lagi membayar sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan.

Menurut dia, tren perbaikan penerimaan tersebut lihat dalam program pemutihan pajak beberapa bulan lalu. Pada April hingga Mei, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamandau hanya sekitar Rp600 juta per bulan.

Setelah ada program pemutihan, penerimaannya meningkat hingga berkisar Rp900 juta hingga Rp1,4 miliar. Dengan perbaikan penerimaan tersebut, dia menyarankan Pemprov Kalteng memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2020.

"Yang menjadi alasan masyarakat tidak membayar pajak, yakni masyarakat enggan membayar denda," ujar Sugiyarto, seperti dilansir dari kaltengekspres.com.

Sebelumnya, Pemprov Kalteng telah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 1 Oktober 2020. Insentif tersebut berupa penghapusan sanksi administrasi pajak bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kalteng atau berpelat nomor KH.

Sepanjang semester I/2020, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kalteng mencapai Rp157 miliar atau 50,49% dari target 2020 sebesar Rp312 miliar. Sementara itu, penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor Rp148 miliar atau 53,63% dari target Rp277 miliar. (Bsi)