Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DPR Soroti Kinerja Pajak APBN 2018

1
1

Ilustrasi suasana rapat paripurna DPR. 

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan pajak menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi di DPR. Hal tersebut dipaparkan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat setiap fraksi atas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2018.

Fraksi Gerindra misalnya, setuju dengan catatan terkait pelaksanan APBN 2018. Salah satu catatannya adalah terkait dengan piutang perpajakan yang terus membengkak setiap tahun. Isu piutang perpajakan menjadi salah satu temuan auditor negara tahun ini.

“Menurut hasil audit pajak oleh BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] terdapat pengendalian penagihan pajak yang masih belum efektif,” kata Rahayu Saraswati di Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa (9/7/2019).

Baca Juga: Hingga Akhir Juni 2019, Penerimaan Pajak Hanya Tumbuh 3,75%

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan lonjakan piutang perpajakan dari Rp58,6 triliun pada 2017 menjadi Rp81,4 triliun sebagai bukti masih lemahnya sistem pengendalian intern (SPI) dalam proses penatausahaan piutang. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius Kemenkeu untuk diselesaikan.

Sementara itu, Fraksi PDIP-P menyampikan pentingnya pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara terutama setoran pajak. Pasalnya, selama ini pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh moderat dalam beberapa tahun terakhir.

Situasi memanasnya perang dagang seharusnya bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan investasi asing. Dengan demikian, sumber penerimaan negara bisa bertambah dengan adanya kegiatan ekonomi sebagai kelanjutan investasi.

Baca Juga: Akui Tak Bisa Capai Target, Menkeu Estimasi Shortfall Rp143,3 Triliun

“Ke depannya pemerintah bisa lebih kreatif dalam menambah pendapatan negara, seperti menggunakan kesempatan perang dagang yang menguntungkan negara,” paparnya.

Kemudian, dalam penyampaian pandangan, Fraksi PKB juga menyoroti piutang pajak yang memiliki kecenderungan naik dalam beberapa tahun terakhir. Persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah karena setoran pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.

“Fraksi PKB mendesak pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan temuan-temuan BPK. terutama dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan karena meyumbang 80% dari pendapatan negara,” kata politisi PKB Siti Masrifah. (kaw)
 

Baca Juga: Pendapatan Masih Seret, Ini Kinerja APBN 2019 Hingga Akhir Juni

“Menurut hasil audit pajak oleh BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] terdapat pengendalian penagihan pajak yang masih belum efektif,” kata Rahayu Saraswati di Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa (9/7/2019).

Baca Juga: Hingga Akhir Juni 2019, Penerimaan Pajak Hanya Tumbuh 3,75%

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan lonjakan piutang perpajakan dari Rp58,6 triliun pada 2017 menjadi Rp81,4 triliun sebagai bukti masih lemahnya sistem pengendalian intern (SPI) dalam proses penatausahaan piutang. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius Kemenkeu untuk diselesaikan.

Sementara itu, Fraksi PDIP-P menyampikan pentingnya pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara terutama setoran pajak. Pasalnya, selama ini pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh moderat dalam beberapa tahun terakhir.

Situasi memanasnya perang dagang seharusnya bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan investasi asing. Dengan demikian, sumber penerimaan negara bisa bertambah dengan adanya kegiatan ekonomi sebagai kelanjutan investasi.

Baca Juga: Akui Tak Bisa Capai Target, Menkeu Estimasi Shortfall Rp143,3 Triliun

“Ke depannya pemerintah bisa lebih kreatif dalam menambah pendapatan negara, seperti menggunakan kesempatan perang dagang yang menguntungkan negara,” paparnya.

Kemudian, dalam penyampaian pandangan, Fraksi PKB juga menyoroti piutang pajak yang memiliki kecenderungan naik dalam beberapa tahun terakhir. Persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah karena setoran pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.

“Fraksi PKB mendesak pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan temuan-temuan BPK. terutama dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan karena meyumbang 80% dari pendapatan negara,” kata politisi PKB Siti Masrifah. (kaw)
 

Baca Juga: Pendapatan Masih Seret, Ini Kinerja APBN 2019 Hingga Akhir Juni
Topik : apbn 2018, fiskal, piutang perpajakan, BPK
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP