Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dorong Investasi, Reformasi Pajak Diusulkan

0
0

ABUJA, DDTCNews – Managing Director dan CEO FSDH Merchant Bank Ltd. Hamda Ambah meminta pemerintah federal dan negara bagian untuk segera mereformasi administrasi perpajakan di Nigeria. Hal ini bertujuan untuk mendorong investor lokal dan asing agar mau berinvestasi di negara tersebut.

Ambah mengatakan pemerintah federal dan negara bagian harus mereformasi proses audit dan pemeriksaan pajak menjadi lebih tegas, agar dapat menekan tingginya tingkat korupsi yang terjadi saat ini.

“Sistem perpajakan di Nigeria saat ini masih belum baik, saya tidak menyarankan agar orang tidak membayar pajak. Namun, saya menyarankan agar sistem tersebut dapat lebih disederhanakan dan harus dilakukan dengan cara yang tidak secara aktif mendorong terjadinya korupsi,” ungkapnya, Senin (29/5).

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Menurutnya, saat ini perusahaan lebih terbebani oleh sistem perpajakan di Nigeria, lantaran banyaknya pemeriksaan pajak yang harus dilalui. Setiap tahunnya, institusi akan menghadapi pemeriksaan atau audit pajak 10 tahun terakhir. Kemudian, tahun depan juga mereka harus menghadapi pemeriksaan pajak kembali.

“Hal ini jelas akan menjadi penghalang suatu perusahaan, sebab perusahaan harus mencurahkan sejumlah stafnya untuk terus-menerus bekerja dengan otoritas pajak. Ini juga akan sangat mempengaruhi operasi bisnis perusahaan,” pungkasnya.

Ambah menambahkan pemerintah terus menekan agar warga negaranya tidak memarkir uangnya di luar negeri, namun di sisi lain, seperti dilansir dalam allafrica.com, sistem pajak yang berlaku saat ini justru menekan investor lokal maupun asing yang akan berinvestasi di dalam negeri.

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus melakukan upaya untuk mendorong investor agar mau berinvestasi di Nigeria, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan reformasi pajak yang dapat memudahkan dan melancarkan operasi bisnis suatu perusahaan. (Amu)

“Sistem perpajakan di Nigeria saat ini masih belum baik, saya tidak menyarankan agar orang tidak membayar pajak. Namun, saya menyarankan agar sistem tersebut dapat lebih disederhanakan dan harus dilakukan dengan cara yang tidak secara aktif mendorong terjadinya korupsi,” ungkapnya, Senin (29/5).

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Menurutnya, saat ini perusahaan lebih terbebani oleh sistem perpajakan di Nigeria, lantaran banyaknya pemeriksaan pajak yang harus dilalui. Setiap tahunnya, institusi akan menghadapi pemeriksaan atau audit pajak 10 tahun terakhir. Kemudian, tahun depan juga mereka harus menghadapi pemeriksaan pajak kembali.

“Hal ini jelas akan menjadi penghalang suatu perusahaan, sebab perusahaan harus mencurahkan sejumlah stafnya untuk terus-menerus bekerja dengan otoritas pajak. Ini juga akan sangat mempengaruhi operasi bisnis perusahaan,” pungkasnya.

Ambah menambahkan pemerintah terus menekan agar warga negaranya tidak memarkir uangnya di luar negeri, namun di sisi lain, seperti dilansir dalam allafrica.com, sistem pajak yang berlaku saat ini justru menekan investor lokal maupun asing yang akan berinvestasi di dalam negeri.

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus melakukan upaya untuk mendorong investor agar mau berinvestasi di Nigeria, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan reformasi pajak yang dapat memudahkan dan melancarkan operasi bisnis suatu perusahaan. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, reformasi pajak, nigeria
artikel terkait
Rabu, 17 Juli 2019 | 11:27 WIB
PRANCIS
Rabu, 17 Juli 2019 | 06:21 WIB
EROPA
berita pilihan
Rabu, 17 Juli 2019 | 11:27 WIB
PRANCIS
Rabu, 17 Juli 2019 | 06:21 WIB
EROPA
Selasa, 16 Juli 2019 | 13:00 WIB
PERPAJAKAN GLOBAL
Selasa, 16 Juli 2019 | 10:34 WIB
PRANCIS
Minggu, 14 Juli 2019 | 14:51 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 13 Juli 2019 | 14:25 WIB
KANADA
Jum'at, 12 Juli 2019 | 18:31 WIB
AUSTRALIA