Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dorong Investasi, Reformasi Pajak Diusulkan

0
0

ABUJA, DDTCNews – Managing Director dan CEO FSDH Merchant Bank Ltd. Hamda Ambah meminta pemerintah federal dan negara bagian untuk segera mereformasi administrasi perpajakan di Nigeria. Hal ini bertujuan untuk mendorong investor lokal dan asing agar mau berinvestasi di negara tersebut.

Ambah mengatakan pemerintah federal dan negara bagian harus mereformasi proses audit dan pemeriksaan pajak menjadi lebih tegas, agar dapat menekan tingginya tingkat korupsi yang terjadi saat ini.

“Sistem perpajakan di Nigeria saat ini masih belum baik, saya tidak menyarankan agar orang tidak membayar pajak. Namun, saya menyarankan agar sistem tersebut dapat lebih disederhanakan dan harus dilakukan dengan cara yang tidak secara aktif mendorong terjadinya korupsi,” ungkapnya, Senin (29/5).

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

Menurutnya, saat ini perusahaan lebih terbebani oleh sistem perpajakan di Nigeria, lantaran banyaknya pemeriksaan pajak yang harus dilalui. Setiap tahunnya, institusi akan menghadapi pemeriksaan atau audit pajak 10 tahun terakhir. Kemudian, tahun depan juga mereka harus menghadapi pemeriksaan pajak kembali.

“Hal ini jelas akan menjadi penghalang suatu perusahaan, sebab perusahaan harus mencurahkan sejumlah stafnya untuk terus-menerus bekerja dengan otoritas pajak. Ini juga akan sangat mempengaruhi operasi bisnis perusahaan,” pungkasnya.

Ambah menambahkan pemerintah terus menekan agar warga negaranya tidak memarkir uangnya di luar negeri, namun di sisi lain, seperti dilansir dalam allafrica.com, sistem pajak yang berlaku saat ini justru menekan investor lokal maupun asing yang akan berinvestasi di dalam negeri.

Baca Juga: Gandeng DDTC, Untag Surabaya Gelar Seminar Era Baru Kepatuhan Pajak

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus melakukan upaya untuk mendorong investor agar mau berinvestasi di Nigeria, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan reformasi pajak yang dapat memudahkan dan melancarkan operasi bisnis suatu perusahaan. (Amu)

“Sistem perpajakan di Nigeria saat ini masih belum baik, saya tidak menyarankan agar orang tidak membayar pajak. Namun, saya menyarankan agar sistem tersebut dapat lebih disederhanakan dan harus dilakukan dengan cara yang tidak secara aktif mendorong terjadinya korupsi,” ungkapnya, Senin (29/5).

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

Menurutnya, saat ini perusahaan lebih terbebani oleh sistem perpajakan di Nigeria, lantaran banyaknya pemeriksaan pajak yang harus dilalui. Setiap tahunnya, institusi akan menghadapi pemeriksaan atau audit pajak 10 tahun terakhir. Kemudian, tahun depan juga mereka harus menghadapi pemeriksaan pajak kembali.

“Hal ini jelas akan menjadi penghalang suatu perusahaan, sebab perusahaan harus mencurahkan sejumlah stafnya untuk terus-menerus bekerja dengan otoritas pajak. Ini juga akan sangat mempengaruhi operasi bisnis perusahaan,” pungkasnya.

Ambah menambahkan pemerintah terus menekan agar warga negaranya tidak memarkir uangnya di luar negeri, namun di sisi lain, seperti dilansir dalam allafrica.com, sistem pajak yang berlaku saat ini justru menekan investor lokal maupun asing yang akan berinvestasi di dalam negeri.

Baca Juga: Gandeng DDTC, Untag Surabaya Gelar Seminar Era Baru Kepatuhan Pajak

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus melakukan upaya untuk mendorong investor agar mau berinvestasi di Nigeria, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan reformasi pajak yang dapat memudahkan dan melancarkan operasi bisnis suatu perusahaan. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, reformasi pajak, nigeria
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA