Ditanya Kinerja Investasi, Ini Jawaban Thomas Lembong

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi investasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) selama periode Triwulan II bulan April – Juni 2016, mengalami peningkatan sebesar 12,3%

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyatakan, bahwa realisasi investasi Triwulan II tahun 2016 telah mencapai Rp 151,6 triliun. BKPM akan melakukan berbagai upaya percepatan pelayanan investasi serta mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah kebijakan pengampunan pajak.

 “Realisasi investasi Triwulan II tahun 2016 mengalami peningkatan sekitar 12,3%, dibandingkan dengan pencapaian di periode yang sama tahun 2015 lalu, saat ini BKPM masih terus mematangkan pemberian kemudahan layanan investasi bagi peserta Tax Amnesty, untuk mmberikan skema investasi yang sudah kami persiapkan,” ucap Thomas Trikasih Lembong pada Jumat (29/7).

Pencapaian tersebut memecahkan rekor tertinggi untuk realisasi investasi Indonesia.  Salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan pencapaian realisasi investasi yaitu dengan melaksanakan skema  investasi yang sudah dipersiapkan oleh program pengampunan pajak.

Skema investasi yang disiapkan, yaitu mulai dari peserta Tax Amnesty yang ingin menyalurkan dananya melalui penanaman modal akan didampingi oleh tim khusus “Account Officer” BKPM, yang akan mendapatkan pelayanan seperti izin 3 jam.

Kemudian, BKPM akan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk, percepatan jalur hijau, serta dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas Tax Allowance atau Tax Holiday. Pelayanan bagi peserta Tax Amnesty tersebut hanya terbatas pada investasi infrastruktur, sektor riil prioritas dan investasi lainnya.

Thomas Trikasih Lembong optimis bahwa dengan berbagai kebijakan dan skema investasi yang telah disiapkan akan mampu mendorong pemerataan dan peningkatan investasi ke luar Jawa. Hingga kedepannya bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong perekonomian di daerah.

 Penyerapan tenaga kerja dinilai mampu mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, mampu perbaiki kondisi perekonomian daerah, dan yang paling utama adalah menstabilkan bahkan meningkatkan perekonomian Indonesia secara global.