Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Ditagih Utang Pajak Rp15 Triliun, Grup Perusahaan Ini Tak Terima

A+
A-
4
A+
A-
4
Ditagih Utang Pajak Rp15 Triliun, Grup Perusahaan Ini Tak Terima

Negara yang terdampak skandal pajak CumEx. (sumber: correctiv.org)

FRANKFURT, DDTCNews – Perusahaan asal Swedia, Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) harus melunasi utang pajaknya sejumlah €936 juta atau setara Rp15 triliun. Utang pajak tersebut ditagih oleh otoritas pajak Jerman atas transaksi anak perusahaan SEB negara tersebut.

Otoritas pajak setempat menyatakan terdapat pajak yang masih harus dibayar atas transaksi terkait cum-ex penjualan dividen oleh anak perusahaan SEB di Jerman sebesar €511 juta.

“Pada 2020 SEB menyatakan bahwa otoritas pajak Frankfurt mengklaim adanya pajak terutang oleh anak perusahaan SEB, DSK Hyp AG sebesar €425 juta untuk tahun pajak 2008-2013,” tulis Tax Notes International, dikutip Rabu (22/12/2021).

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Dari pemeriksaan pajak yang dilakukan otoritas pajak Frankfurt dinyatakan seluruh utang pajak yang masih harus dibayar DSK Hyp AG menjadi €936 juta. Tentu, hal tersebut mendapat penolakan keras dari SEB.

“Pemeriksaan yang dilakukan terjadi sebelum adanya perubahan dalam aturan pajak Jerman pada 2016. Untuk itu, SEB menyatakan jika transaksi yang ada akan menganut prevailing law,” tegasnya.

Sebelumnya pada 2018, SEB mengatakan bahwa otoritas pajak Jerman melakukan penelitian atas transaksi sekuritasnya sebelum Januari 2016. Saat itu bank menyatakan bahwa tak ada transaksi yang mencurigakan.

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Skema cum-ex sendiri adalah skema yang melibatkan penjualan atau pertukaran saham pada saat dividen siap untuk diberikan bagi pemegang saham. Pihak yang melakukan transaksi ini dapat mengklaim kredit pajak atas dividen meskipun tidak ada pemotongan pajak. (sap)

Topik : pajak internasional, penipuan pajak, tax planning, Cum-Ex, Eropa

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2