Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 04 Agustus 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Diminta Jokowi Perhatikan Sektor Padat Karya, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
2
A+
A-
2
Diminta Jokowi Perhatikan Sektor Padat Karya, Ini Kata Sri Mulyani

Ilustrasi. Sejumlah pekerja memakai masker dan menjaga jarak (physical distancing) saat memproduksi furnitur interior perhotelan di pabrik furnitur PT Saniharto Enggalhardjo di Demak, Jawa Tengah, Sabtu (30/5/2020). ANTARA FOTO/Aji Styawan/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah menyiapkan berbagai insentif untuk pelaku usaha padat karya agar dapat bertahan di tengah pandemi virus Corona.

Hal itu Sri Mulyani katakan usai mengikuti rapat terbatas secara virtual. Dalam rapat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada perhatian pada pelaku padat karya demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah memberikan insentif perpajakan dan bantuan restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha, termasuk sektor padat karya.

"Saya sampaikan, ada insentif perpajakan. Ada PPh Pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah. Kalau dia UMKM, PPh final-nya juga ditanggung pemerintah," katanya melalui konferensi video, Rabu (2/6/2020).

Baca Juga: Perusahaan Diusulkan Dapat Potongan Pajak 30% dan Pembebasan Denda

Sri Mulyani mengatakan insentif pajak juga bisa dinikmati oleh pelaku padat karya non-UMKM, berupa pembebasan PPh Pasal 22 saat mengimpor berbagai bahan baku. Ada pula diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 dengan tarif PPh badan yang turun menjadi 22% serta restitusi PPN dipercepat.

Pemerintah juga memberikan dukungan restrukturisasi kredit jika pelaku padat karya meminjam uang di perbankan. Menurutnya, keringanan ini akan memperbaiki arus kas pelaku usaha di tengah tekanan akibat pandemi.

Di sisi lain, pemerintah telah memberi tambahan dana yang ditempatkan di perbankan agar bisa semakin menjangkau pelaku usaha. Dana itu bisa digunakan untuk merestrukturisasi kredit atau memberikan kredit modal kerja baru kepada pelaku usaha.

Baca Juga: Subsidi Kuota Internet Diperpanjang Hingga November 2021

Sri Mulyani menjelaskan skema tersebut sedang difinalkan oleh Kemenko Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan, yang ditargetkan rampung pekan ini.

"Jadi untuk industri padat karya tadi, dia mendapat insentif pajak dan dia mendapat dukungan modal kerja dengan suku bunga yang lebih rendah yang kita berikan melalui perbankan," ujarnya.

Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas meminta para menterinya memastikan program pemulihan ekonomi nasional bisa memberikan manfaat nyata kepada pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor industri padat karya.

Baca Juga: Insentif PPN DTP atas Sewa Ruko, Apa Syarat dan Prosedurnya?

Alasannya, industri padat karya memiliki banyak karyawan yang harus dijaga agar tak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja.

"Hati-hati karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Goncangan pada sektor ini berdampak pada pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya," kata Jokowi. (kaw)

Baca Juga: Ada Keluhan Subsidi Kuota Internet Telat Cair, Ini Respons Sri Mulyani
Topik : padat karya, Jokowi, Sri Mulyani, insentif pajak, UMKM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Jum'at, 30 Juli 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPKM Berlanjut, Jokowi Minta Pengusaha Tahan Banting

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Keluar dari Middle Income Trap, Perlu Peningkatan Penerimaan Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Pembangunan I?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:15 WIB
EFEK PANDEMI COVID-19

Subsidi Kuota Internet Diperpanjang Hingga November 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:52 WIB
PPh BUNGA OBLIGASI

RPP Segera Diundangkan, Tarif PPh Bunga Obligasi WP Dalam Negeri Turun