Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

Buntut Insentif Nyasar, Ditjen Pajak Mulai Sisir Ulang WP Penerima

A+
A-
7
A+
A-
7
Buntut Insentif Nyasar, Ditjen Pajak Mulai Sisir Ulang WP Penerima

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berupaya untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pemberian insentif pajak tahun 2020 yang tidak sesuai ketentuan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan proses pengecekan dan penagihan kepada wajib pajak yang tidak seharusnya menerima insentif sedang dilakukan oleh setiap instansi vertikal DJP.

"Pelaksanaannya akan dilakukan sesuai rekomendasi dan aturan yang berlaku serta akan diberitahukan setelah seluruh prosesnya diselesaikan," ujar Neilmaldrin, Senin (6/9/2021).

Baca Juga: Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu

Untuk diketahui, BPK menemukan adanya realisasi insentif pajak sedikitnya Rp1,69 triliun yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini terungkap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020.

Secara lebih terperinci, BPK mencatat terdapat pemberian insentif pajak senilai Rp251,59 miliar kepada wajib pajak yang tidak berhak serta terdapat insentif pajak senilai Rp103,7 miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Tak hanya itu, BPK juga menemukan adanya kelemahan pada proses verifikasi DJP yang menimbulkan kelebihan pencatatan penerimaan pajak senilai Rp14,72 miliar dan penerimaan senilai Rp113,98 miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Baca Juga: Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang

Selanjutnya, BPK juga mencatat pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPN DTP senilai Rp413,14 miliar tidak dapat diuji kesesuaiannya secara lengkap.

DJP juga tercatat belum menindaklanjuti kekurangan pembayaran pajak senilai Rp701,67 miliar atas pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Terkait dengan fasilitas kepabeanan, BPK juga mencatat adanya pemberian pembebasan bea masuk senilai Rp75,19 miliar yang tidak akurat karena menggunakan HS code yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Baca Juga: PP Baru! Pemerintah Perinci Jenis Dokumen yang Bebas Meterai

"Permasalahan tersebut disebabkan belum ada upaya yang optimal dari DJP dalam mengadministrasikan informasi pelaksanaan program insentif dan fasilitas perpajakan termasuk pengujian dan tindak lanjut yang dilakukannya," tulis BPK pada LHP atas LKPP 2020.

Dengan adanya temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada DJP untuk memperbaiki sistem pengajuan insentif wajib pajak melalui DJP Online. DJP juga perlu menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas yang telah diajukan oleh wajib pajak dan disetujui oleh DJP.

Atas rekomendasi tersebut, DJP berkomitmen melakukan penyempurnaan sistem pengajuan insentif pada DJP Online. Otoritas juga akan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif. (sap)

Baca Juga: Sektor Penerima Insentif Pajak 2022 Masih Digodok, Ini Kisi-Kisinya

Topik : insentif pajak, insentif PPN, diskon pajak, penerimaan pajak, pembebasan PPh, tarif pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Lim Thomas

Senin, 06 September 2021 | 13:36 WIB
Kalau belum mampu utk menyalurkan dgn baik dan benar, mending ditiadakan daripada uang negara kebobolan. Kasihan...
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Januari 2022 | 09:00 WIB
KINERJA FISKAL

Target Pajak 2022 Lebih Rendah, Wamenkeu: Agar Realisasinya 105%

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Kebut Hilirisasi Industri, Jokowi: Agar Kita Dapat Royalti & Pajaknya

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB
INVESTASI ASING

Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 25 Januari 2022: 7.417 WP Ikut PPS, Nilai Investasi Naik Tajam

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:00 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sedang Dipertimbangkan, Program Pemutihan Pajak Bakal Diadakan Lagi

Rabu, 26 Januari 2022 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu