Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

BPK Sebut Insentif Pajak Rp15,3 Triliun Belum Dikelola secara Memadai

A+
A-
0
A+
A-
0
BPK Sebut Insentif Pajak Rp15,3 Triliun Belum Dikelola secara Memadai

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memandang pengelolaan pemerintah terhadap pemberian insentif perpajakan sejumlah Rp15,31 triliun sepanjang tahun lalu belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2022, BPK mencatat terdapat fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) yang justru dinikmati oleh wajib pajak yang tidak berhak menerima insentif.

"Terdapat potensi penerimaan pajak yang belum direalisasikan atas pemberian fasilitas PPN non-PC-PEN kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp1,31 triliun," sebut BPK dalam laporannya, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

BPK juga mencatat terdapat realisasi fasilitas PPN non-PC-PEN senilai Rp390,47 miliar yang tidak valid, fasilitas PPN DTP senilai Rp3,55 triliun yang tidak andal, serta adanya pemberian fasilitas PPN DTP kepada pihak yang tidak berhak senilai Rp154,82 miliar.

Kemudian, terdapat potensi penerimaan pajak dari penyelesaian mekanisme verifikasi tagihan pajak DTP 2020 senilai Rp2,06 triliun, belanja subsidi pajak DTP dan penerimaan pajak DTP yang tak tercatat senilai Rp4,66 triliun, dan insentif pajak PC-PEN senilai Rp2,57 triliun yang terindikasi tidak valid.

BPK pun merekomendasikan kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk memutakhirkan sistem pengajuan insentif dengan menambahkan syarat kelayakan penerima insentif sesuai dengan ketentuan pada laman resmi DJP Online.

Baca Juga: Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya

Auditor negara juga meminta DJP untuk menguji kembali kebenaran pengajuan insentif yang telah diajukan oleh wajib pajak dan disetujui oleh DJP.

Apabila hasil pengujian menunjukkan wajib pajak seharusnya tidak menerima insentif, DJP perlu melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran pajak serta menjatuhkan sanksi atas pajak yang kurang dibayar tersebut. (rig)

Baca Juga: Sejumlah Provinsi Umumkan Upah Minimum 2023, Jakarta Naik 5,6 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : IHPS semester I/2022, BPK, insentif pajak, auditor negara, admininistrasi pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 27 November 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kalah di WTO, Presiden Jokowi Kukuh Lanjutkan Hilirisasi Nikel

Minggu, 27 November 2022 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Terima Dana Sponsorship, DJP Jelaskan Ketentuan Pajaknya

Minggu, 27 November 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Suku Bunga, Suahasil Imbau UMKM Manfaatkan Insentif Ini

Minggu, 27 November 2022 | 07:00 WIB
NIGERIA

Serikat Pekerja Serukan Adanya Insentif Pajak untuk Industri Tekstil

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya