KEUANGAN NEGARA

BPK Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Redaksi DDTCNews | Minggu, 13 Oktober 2019 | 16:12 WIB
BPK Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Ketua BPK bersama para peserta konferensi berpose seusai acara pembukaan. (Foto: Humas BPK)

DENPASAR, DDTCNews—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Konferensi Internasional dengan tema Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Pembangunan Berkelanjutan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bali, di Denpasar.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan kegiatan ini ditujukan untuk mendorong peran BPK yang tergabung dalam badan pemeriksa keuangan sedunia (INTOSAI) mewujudkan pembangunan berkelanjutan di negaranya masing-masing melalui fungsi pemeriksaan.

“Konferensi ini merupakan forum berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang isu pembangunan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan,” ungkap Moermahadi dalam pidato pembukaan konferensi tersebut, Kamis (10/10/2019).

Baca Juga:
Kemenkeu Serahkan LKPP 2023, BPK Ingatkan Ini kepada Pemerintah

Kegiatan yang diikuti oleh para pemeriksa, peneliti, perwakilan pemerintah daerah, asosiasi profesi pengelolaan keuangan negara ini digelar berdasarkan pengalaman BPK dalam berkontribusi secara strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pemeriksaan.

Narasumber dalam konferensi ini antara lain Arifin Rudiyanto (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Jane Meade (Australian National Audit Office/ANAO), Eko Prasojo (Universitas Indonesia), dan Javien D. Ompoc (Audit of the Republic of the Phillipines).

Seminar ini diselenggarakan terkait dengan keanggotaan BPK dalam INTOSAI Knowledge Sharing Committee (KSC) dan INTOSAI Development Initiative (IDI) pada program pengembangan kapasitas pemeriksaan untuk pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada 2016.

Baca Juga:
Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Dengan bergabungnya BPK ke dalam badan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kesiapan pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs dan telah menyampaikan hasil pemeriksaan pada forum KSC, IDI, dan UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs).

Pada kesempatan itu, Ketua BPK yang didampingi Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan para Anggota BPK juga melakukan penandatanganan prasasti peresmian Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) BPK yang berlokasi di Gianyar, Bali.

Balai Diklat tersebut didirikan sebagai wujud komitmen BPK sesuai dengan mandat dan visi BPK. Selain itu, BPK juga mendapat kepercayaan dari IDI untuk menyelenggarakan diklat pada pemeriksa untuk wilayah Asia Pasifik.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini antara lain Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster, Ketua SAI Zanzibar Fatma Mohamed Said, dan para pelaksana di lingkungan BPK Pusat, Badan Diklat PKN, serta BPK Perwakilan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 31 Maret 2024 | 14:00 WIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Kemenkeu Serahkan LKPP 2023, BPK Ingatkan Ini kepada Pemerintah

Kamis, 21 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Senin, 11 Desember 2023 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Simpan Dokumen Ini untuk Hindari Potensi Pemeriksaan Bukper

Minggu, 10 Desember 2023 | 18:15 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Sebut Data Pemicu di Approweb DJP Tidak Sepenuhnya Valid

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari