BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Hal itu disampaikan menteri keuangan dalam acara daring bertajuk B20-G20 Dialogue: Energy, Sustainability, and Climate Task Force. Menurutnya, ancaman berasal dari emisi gas rumah kaca dan kenaikan suhu yang kemudian berujung pada naiknya permukaan air laut.
“Menurut sebuah penelitian, Indonesia akan terkena dampak sebesar 0,66% hingga 3,45% dari PDB kita pada tahun 2030 karena perubahan iklim,” katanya, dikutip pada Kamis (1/9/2022).
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Indonesia dan negara-negara seluruh dunia perlu bersama-sama merancang kebijakan pembangunan yang tepat. Salah satu hal yang urgensi ialah mempercepat dan merancang transisi menuju sumber energi yang bersih dan lebih hijau.
“Ini juga sangat penting karena energi merupakan sumber emisi karbon yang paling penting, sekaligus yang paling mahal dalam mengatasi masalah ini,” ujar Sri Mulyani.
Menteri keuangan mengungkap anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34% dari total kebutuhan pendanaan iklim senilai Rp3.461 triliun atau Rp266 triliun per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim hanya Rp89,6 triliun atau 3,9% dari alokasi APBN per tahun.
Oleh karena itu, sambungnya, kebutuhan pendanaan iklim tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Menurut menkeu, perlu ada rancangan investasi baru agar pemerintah dapat menghadapi dampak-dampak perubahan iklim.
Saat ini, perubahan iklim dan transisi energi menjadi salah satu isu terpenting yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Indonesia menempatkan perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas terpenting di jalur keuangan.
Indonesia juga telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Platform ini diluncurkan agar Indonesia bisa membuat kerangka kerja untuk menyediakan semua pembiayaan yang diperlukan dan memungkinkan untuk mempercepat transisi energi nasional.
“Ini benar-benar merupakan blended finance framework dengan tujuan untuk memobilisasi, baik sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan dan akuntabel, serta transparan,” ujar Sri Mulyani. (rig)
