Tarif Baru PPh Final Jasa Konstruksi Belum Tersedia, Begini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews - Tarif baru pajak penghasilan (PPh) final atas jasa konstruksi belum tertera di aplikasi DJP Online hingga saat ini. Hal tersebut membuat wajib pajak bingung saat melaporkan kewajiban perpajakannya.

Salah satunya adalah wajib pajak pemilik akun Twitter @ayu_tindo. Dia mengaku sampai dengan Rabu (16/3/2022) belum bisa mengisi e-bupot unifikasi karena masih terdapat tarif PPh final jasa konstruksi yang lama. 

"Halo @kring_pajak, terkait PP 9/2022 mengenai tarif baru atas PPh jasa konstruksi mulai berlaku 21 Februari 2022, namun sampai saat ini di aplikasi DJP online, saya mau buat e-bupot unifikasi, tarif belum update masuk menggunakan tarif lama, bagaimana solusinya," tulis @ayu_tindo yang bertanya kepada akun Twitter resmi Ditjen Pajak (DJP) @kring_pajak.

Menanggapi pertanyaan tersebut, DJP mengimbau agar wajib pajak terkait menunggu update dari aplikasi sampai mencantumkan tarif PPh final jasa konstruksi sebagaimana Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 dalam aplikasi DJP online. Selain itu, DJP meminta agar wajib pajak melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sampai saat ini, pada e-bupot unifikasi masih belum terdapat update perubahan tarif PPh Final jasa konstruksi berdasarkan PP 9 Tahun 2022," tulis DJP dalam akun Twitter @kring_pajak dilansir, Rabu (16/3/2022).

Sebagai informasi, PP 9/2022 mengatur jumlah tarif PPh final jasa konstruksi yang tercantum pada Pasal 3 bertambah dari yang awalnya terdiri dari 5 tarif menjadi 7 tarif.

Untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi untuk perseorangan, tarif PPh final yang berlaku adalah sebesar 1,75%.

Kemudian, atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi untuk perseorangan, tarif PPh final ditetapkan sebesar 4%.

Selanjutnya, pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain kedua penyedia di atas dikenai tarif PPh final sebesar 2,65%.

Tarif PPh final sebesar 2,65% juga berlaku atas pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.

Lalu, atas pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha dikenai PPh final sebesar 4%.

Kemudian, jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk perseorangan, tarif PPh final yang berlaku sebesar 3,5%.

Terakhir, jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi untuk perseorangan dikenai tarif PPh final sebesar 6%.

"Pengenaan PPh yang bersifat final terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat ... tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi," bunyi Pasal 3 ayat (1a) PP 9/2022. (sap)