BERITA TERKINI
Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan pembuatan dompet di Warunggunung, Lebak, Banten, Selasa (12/10/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/hp.
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan berharap fasilitas batasan peredaran bruto tidak kena pajak pada UU Harmonisasi Pemulihan Perpajakan (HPP) dapat mendorong UMKM melakukan ekspansi usaha.
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan adanya batasan omzet tidak kena pajak tersebut maka sebagian penghasilan yang sebelumnya dipakai untuk membayar pajak, kini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha.
"Ini diharapkan bisa memberikan stimulus bagi usaha kecil sehingga uang yang tadinya digunakan untuk membayar pajak, sekarang bisa digunakan untuk membeli barang dan ekspansi penjualan," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (12/10/2021).
Untuk diketahui, ketentuan mengenai batasan omzet atau peredaran bruto tidak kena pajak adalah klausul baru pada UU PPh yang dimasukkan melalui UU HPP. Adapun klausul baru tersebut akan berlaku mulai tahun pajak 2022.
Wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak memakai skema PPh final UMKM atau PP 23/2018 tidak perlu membayar pajak final atas omzet hingga Rp500 juta per tahun. Bagi yang memiliki omzet lebih dari Rp500 juta maka hanya bagian omzet di atas Rp500 juta yang terutang PPh UMKM.
Contoh, bila seorang wajib pajak orang pribadi memiliki omzet Rp1,2 miliar dalam setahun maka hanya omzet senilai Rp700 juta saja yang dikenai PPh final. Dengan demikian, PPh final yang dibayar dalam setahun hanya senilai Rp3,5 juta.
Pada ketentuan yang berlaku saat ini, PPh final UMKM dibebankan atas seluruh peredaran bruto. Bila wajib pajak orang pribadi memiliki omzet Rp1,2 miliar dalam setahun maka PPh final yang harus dibayar dalam setahun mencapai Rp6 juta. (rig)
