BERITA TERKINI
Ilustrasi.
TABANAN, DDTCNews – Pemkab Tabanan, Bali menggelar pemutihan denda administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2).
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Dewa Ayu Sri Budiarti mengatakan inisiatif untuk menggulirkan pemutihan denda PBB-P2 sudah mendapatkan restu bupati dan DPRD. Insentif ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja penerimaan PBB-P2.
"Kami lakukan pemutihan denda setelah memperoleh restu dari bupati, bahkan dikuatkan dengan dasar hukum, yakni peraturan bupati. DPRD yang diajak rembuk soal ini juga sudah menyetujuinya," katanya, dikutip pada Senin (31/5/2021).
Dewa Ayu menuturkan alasan utama pemkab memberikan insentif PBB-P2 adalah agar realisasi penerimaan meningkat. Menurutnya, sampai dengan akhir Mei 2021, realisasi PBB-P2 baru 10,33% dari target. Nominal setoran yang sudah masuk kas pemkab baru mencapai Rp1,9 miliar. Padahal, target tahun ini Rp19 miliar.
Dia menyampaikan proses sosialisasi pemutihan denda PBB-P2 pada 10 kecamatan dilakukan secara bertahap pada akhir Mei 2021. Pemkab membagi tugas sosialisasi dengan target dua kecamatan per hari dan akan rampung pada pekan depan.
Melalui insentif bebas denda administratif diharapkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat membayar pajak makin meningkat. Insentif ini juga menjadi cara pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19.
Pemkab Tabanan optimistis target Rp19 miliar PBB-P2 bisa tercapai dengan modal insentif dan sosialisasi yang gencar. Pembayaran pajak atas properti pada tahun ini menjadi basis pemerintah menata ulang administrasi pajak daerah kerana masih adanya tumpang tindih data PBB-P2.
"Sehingga di 2022 mendatang, kami juga punya gambaran potensi untuk menetapkan target PBB-P2. Ini sekaligus menjadi kesempatan kami untuk memperbarui data karena saat pelimpahan (kewenangan memungut) dari KPP Pratama, data yang ada masih tumpang tindih," imbuhnya seperti dilansir Radar Bali. (kaw)
