BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Refleksi kaca deretan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (1/6/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
JAKARTA, DDTCNews – Untuk memperbaiki daya saing investasi serta memberikan dukungan likuiditas kepada usaha di tengah pandemi Covid-19, pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi 22% mulai tahun ini dan akan menjadi 20% mulai 2022.
Menanggapi kebijakan ini, World Bank menyebut belum ada bukti yang mengungkapkan hambatan masuknya investasi ke Indonesia adalah tarif pajak. Hal ini diungkapkan oleh dalam laporan “Indonesia Economic Prospect: The Long Road to Recovery” yang baru saja dirilis pekan lalu.
"Menurunkan tarif PPh badan agar setara dengan yurisdiksi lain di Asean merupakan langkah yang bisa dipahami, tetapi hingga saat ini, belum ada bukti yang menunjukkan kegiatan investasi di Indonesia terhambat oleh tarif PPh badan," tulis World Bank, dikutip pada Kamis (23/7/2020).
Menurut World Bank, turunnya tarif PPh badan justru akan menciptakan tantangan baru bagi Indonesia. Langkah ini akan menurunkan penerimaan pajak dan akan membuat upaya Indonesia untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM semakin menantang.
Langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi biaya yang perlu ditanggung korporasi, menurut World Bank, justru pada subsidi upah. Subsidi upah dinilai efektif di beberapa negara untuk menjaga hubungan industrial antara pekerja dengan pemberi kerja.
Meski demikian, jika skema subsidi upah ambil, World Bank mewanti-wanti pemberiannya perlu dilakukan secara hati-hati. Bagaimanapun, kebijakan ini bisa sangat memberatkan bagi anggaran pemerintah.
"Implementasi subsidi upah juga akan sangat menantang mengingat tingginya informalitas di Indonesia," tulis World Bank.
Dalam hal memberikan stimulus kepada pekerja penerima upah, pemerintah sesungguhnya telah memberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) terhitung sejak April hingga Desember 2020 mendatang. Cakupan KLU dari fasilitas ini juga bertambah dari 1.062 KLU menjadi 1.189 KLU.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terakhir per 10 Juli 2020, tercatat sudah terdapat 120.852 wajib pajak pemberi kerja yang permohonan pemanfaatan fasilitas PPh pasal 21 DTP-nya disetujui oleh DJP. (kaw)
