BERITA TERKINI
![[News] Banner Whatsapp Channel](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fddtc%2Fddtc-cdn1%2Fbanners%2Fconvert%2F260622090631-headbanner-promosiwa.webp&w=3840&q=75)
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) telah mencairkan restitusi pajak senilai Rp208,68 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka ini turun 38,71% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp340,52 triliun.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pencairan restitusi pajak diprioritaskan bagi pelaku UMKM dan industri padat karya. Menurutnya, kelompok dunia usaha tersebut membutuhkan dukungan arus kas (cash flow) untuk menjaga kegiatan usahanya.
"Restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober Rp208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (13/11/2026).
Bimo memerinci realisasi restitusi pajak bagi pelaku UMKM telah mencapai Rp7,14 triliun, yang dicairkan berdasarkan permohonan dari 125.375 wajib pajak pelaku UMKM.
Dia menjelaskan pencairan restitusi bagi wajib pajak UMKM meningkat 86,5% pada September-Oktober 2026 dibandingkan dengan Mei–Agustus 2026, di mana kondisi restitusi pajak saat itu sempat seret.
"Selama September–Oktober, peningkatan pencairan 86,5% atau sejumlah Rp604,91 miliar per bulan, dibandingkan rata-rata Mei–Agustus sebelumnya sebesar Rp324,33 miliar per bulan. Jadi, ini hampir dobel," kata Bimo.
Sementara itu, DJP telah merealisasikan restitusi pajak senilai Rp4,9 triliun kepada 2.767 wajib pajak pemohon dari sektor industri padat karya. Angka tersebut setara dengan 92,1% dari total permohonan restitusi yang diajukan oleh pelaku industri di sektor padat karya.
"Pencairannya sendiri juga akselerasinya meningkat, rata-rata pada September–Oktober ini mencapai Rp363,27 miliar per bulan, meningkat 55,8% dibandingkan dengan rata-rata Mei–Agustus senilai Rp233,21 miliar," kata Bimo.
Bimo mengatakan percepatan pencairan restitusi pajak bagi pelaku UMKM dan industri padat karya bertujuan untuk mendukung likuiditas usaha, menjaga keberlangsungan produksi, serta mendongkrak penyerapan tenaga kerja.
Meski telah mempercepat pencairan restitusi bagi wajib pajak tersebut, dia mengungkapkan ada sekitar Rp418 miliar yang perlu direalisasikan pada November–Desember 2026.
"Kami mengapresiasi request dan khususnya dukungan terhadap sektor padat karya dan UMKM. Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami," tegas Bimo. (dik)
