Dapat Email Imbauan DJP? Cek Dulu Domain Pengirimnya

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengimbau seluruh wajib pajak untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak, termasuk pengiriman email imbauan palsu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan wajib pajak perlu memastikan email yang didapatkan, seperti surat imbauan, betul-betul dikirim menggunakan domain resmi, yaitu @pajak.go.id.

"Pastikan setiap email atau informasi yang diterima berasal dari kanal resmi DJP," ujarnya, dikutip pada Kamis (12/11/2026).

Selain itu, Inge meminta wajib pajak tidak sembarangan mengeklik tautan (link) atau mengunduh file dari sumber yang mencurigakan. Contohnya, ada pihak yang mengaku-ngaku sebagai petugas pajak mengirimkan pesan berupa link melalui Whatsapp dengan nomor tidak dikenal.

Dia juga mewanti-wanti wajib pajak agar tidak mengunduh dokumen sembarangan, memberikan informasi pribadi, atau bahkan melakukan pembayaran pajak ketika diminta oleh pihak yang tidak dikenal melalui pesan maupun email.

"Jangan mudah mengeklik tautan, mengunduh lampiran, memberikan data pribadi, maupun melakukan pembayaran berdasarkan instruksi dari pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya," tegas Inge.

DJP baru-baru ini melakukan email blast kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025. Sedikitnya, ada 475.698 wajib pajak yang terindikasi dan dilayangkan surat imbauan oleh DJP. Simak: DJP Temukan 475.000 WP OP Sengaja Hapus Bupot PPh di SPT

Pengiriman email massal kepada wajib pajak tersebut dikhawatirkan justru dimanfaatkan oleh penipu untuk melancarkan aksinya dengan mengatasnamakan DJP. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memperhatikan 4 hal penting.

Pertama, email resmi yang dikirim DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id. Kedua, seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya alias gratis.

Ketiga, DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi.

Keempat, DJP tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan password, one time passcode (OTP), membagikan layar perangkat, dan/atau informasi lainnya yang bersifat rahasia. (dik)