BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk mengecek kembali bukti potong pajak penghasilan (PPh) yang dihapus dari draf SPT Tahunan 2025. Imbauan tersebut juga disampaikan melalui email blast kepada wajib pajak.
Melalui email tersebut, DJP meminta wajib pajak yang bukti potong PPh-nya mengalami penghapusan agar meneliti kembali data perpajakan yang dimiliki. Wajib pajak perlu mencocokkan data bukti potong dengan penghasilan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.
"Wajib pajak yang bukti potong PPh-nya mengalami penghapusan agar melakukan penelitian dan pencocokan terhadap data bukti potong serta penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2025," tulis DJP dalam pengumumannya, dikutip pada Rabu (11/11/2026).
DJP juga mengimbau wajib pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan apabila ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian data yang menyebabkan pelaporan SPT tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya. Pembetulan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Selain itu, wajib pajak perlu memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, dan bukti potong PPh yang menjadi haknya telah diperhitungkan secara benar dalam pelaporan SPT Tahunan.
Apabila membutuhkan informasi atau penjelasan lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP atau kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.
Sebagai informasi, wajib pajak dapat menghapus bukti potong yang sudah terisi secara otomatis (prepopulated) dalam draf SPT Tahunan di coretax. Namun, penghapusan tersebut perlu dilakukan secara cermat dan tidak boleh semata-mata bertujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
Data bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong pajak tetap tercatat dalam administrasi DJP meskipun wajib pajak menghapusnya dari draf SPT Tahunan. Sebab, data tersebut juga dilaporkan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak.
Risiko berpotensi muncul apabila bukti potong yang dihapus sebenarnya mencerminkan penghasilan yang benar-benar diterima wajib pajak. Jika penghasilan tersebut tidak lagi diperhitungkan dalam SPT, pelaporan pajak berpotensi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Pengisian SPT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan.
Apabila ketidaksesuaian tersebut menyebabkan pajak yang seharusnya dibayar menjadi lebih kecil, wajib pajak berpotensi menghadapi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, penghapusan bukti potong tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. DJP juga perlu meneliti apakah bukti potong yang dihapus memang berkaitan dengan penghasilan wajib pajak atau justru merupakan data yang tidak sesuai.
Adapun bagi wajib pajak yang telanjur menyampaikan SPT Tahunan dengan data yang tidak sesuai, DJP mengimbau agar dilakukan pembetulan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. (dik)
