BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pencairan restitusi pajak harus dilakukan secara hati-hati serta melewati serangkaian tahap penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan langkah tersebut bukan untuk menyulitkan wajib pajak, tetapi memastikan restitusi pajak tepat sasaran dan dicairkan hanya kepada wajib pajak yang berhak.
"Mengeluarkan uang yang sudah masuk ke dalam kas negara tentunya bukan berarti kami akan menyulitkan wajib pajak dalam mendapatkan haknya. Namun demikian, kami harus secara prudent, harus lakukan penelitian, pemeriksaan, sehingga memang diberikan kepada mereka yang betul-betul berhak," ujarnya dalam sebuah seminar, dikutip pada Senin (9/11/2026).
Inge menjelaskan UU KUP mengatur otoritas pajak berwenang melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, DJP berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah permohonan diterima lengkap.
Dia pun menyampaikan ada beberapa kondisi yang menyebabkan wajib pajak mengajukan restitusi pajak. Misalnya, terjadi kondisi PPh yang telah dibayar atau dipotong ternyata lebih besar daripada jumlah PPh yang terutang.
"PPN juga sama, lebih bayar disebabkan pajak masukan yang dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, dan ini diperlihatkan atau dilaporkan dalam bentuk SPT Masa PPN," kata Inge.
Inge menegaskan DJP berupaya mempercepat pencairan restitusi pajak kepada wajib pajak secara lebih cepat tanpa harus melalui pemeriksaan lengkap, tetapi tetap dilakukan secara hati-hati. Sejalan dengan itu, DJP memberlakukan mekanisme restitusi dipercepat atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Ketentuan teknis dan persyaratan terbaru mengenai restitusi dipercepat kini diatur dalam PMK 28/2026. Ada 3 kelompok wajib pajak yang dapat memperoleh restitusi dipercepat, yaitu wajib pajak dengan kriteria tertentu; wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu; serta pengusaha kena pajak berisiko rendah.
"Untuk itulah dibuat suatu kebijakan, di mana ada wajib pajak dapat mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak walaupun kami di DJP masih memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan," tutup Inge. (dik)
