BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) menggelar audiensi dengan perwakilan hakim Pengadilan Pajak, kemarin.
Audiensi ini diselenggarakan untuk menyerap aspirasi para hakim menjelang penerapan one roof system pada Pengadilan Pajak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023.
"Perwakilan hakim Pengadilan Pajak menyampaikan kondisi status kepegawaian dan hak keuangan serta fasilitas lainnya yang berbeda dengan para hakim pada lingkungan badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung (MA)," tulis Ikahi pada keterangannya, dikutip pada Jumat (26/6/2026).
Saat ini, status kepegawaian hakim Pengadilan Pajak masih abu-abu mengingat para hakim pada pengadilan dimaksud memiliki latar belakang karier yang berbeda-beda, yakni non-ASN ataupun pensiunan ASN.
Akibat latar belakang yang berbeda dimaksud, status kepegawaian hakim Pengadilan Pajak berbeda dengan status hakim karier di MA.
Perwakilan hakim Pengadilan Pajak juga menyampaikan aspirasi mengenai hak keuangan dan fasilitas yang masih belum setara dengan hakim tingkat banding lainnya.
Dalam audiensi, perwakilan hakim Pengadilan Pajak meminta Ikahi untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan MA. Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Ikahi Yanto mengaku akan menyampaikan masalah ini kepada Ketua MA Sunarto.
Yanto mengatakan pihaknya juga akan meneruskan aspirasi hakim Pengadilan Pajak kepada Sekretariat MA dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dibahas dalam pertemuan lintas lembaga. (dik)
