BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP meminta pemerintah untuk menyusun data klaster penghasilan masyarakat menggunakan data dari Ditjen Pajak (DJP).
Pasalnya, saat ini pemerintah belum memiliki data yang komprehensif mengenai distribusi penghasilan masyarakat. Selama ini, daya beli masyarakat hanya diukur menggunakan data penjualan kendaraan bermotor dan data-data lainnya.
"Selama ini kita tidak punya data penghasilan rakyat Indonesia. Menteri keuangan kalau menunjukkan daya beli tinggi indikatornya berapa motor dan mobil yang dijual," ujar Dolfie, dikutip pada Sabtu (20/6/2026).
Menurut Dolfie, data penjualan kendaraan bermotor tak dapat memberikan cerminan atas kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Oleh karena itu, diperlukan data profil pendapatan masyarakat berdasarkan kelompok penghasilan. Data ini nantinya bisa digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kondisi perekonomian nasional.
Dengan data profil pendapatan, pemerintah bisa mengukur dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat bila terdapat penambahan jumlah masyarakat yang berhasil naik ke kelompok penghasilan yang lebih tinggi.
"Makin banyak yang membayar PPh di atas angka sebelumnya, tentu kita menilai bahwa ini peningkatan kesejahteraan," ujar Dolfie.
Dolfie pun meminta DJP untuk menyiapkan data dimaksud untuk mendukung penyusunan nota keuangan beserta RAPBN 2027. (dik)
