BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Dalam Nota Dinas No. ND-14/PJ/PJ.02/2024, DJP memberikan penegasan mengenai pemberian kenikmatan berupa fasilitas pengurangan harga atau diskon dari pemberi kerja kepada pegawai. Setidaknya ada 3 skema pemberian diskon tersebut.
Pertama, diskon khusus pegawai atas pembelian barang produksi atau barang dagangan pemberi kerja. Adapun fasilitas diskon tersebut termasuk cakupan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jika memenuhi kondisi tertentu.
"Bagi diskon khusus pegawai…, jumlah yang dibayarkan pegawai kepada pemberi kerja untuk membeli barang produksi dan/atau barang dagangan milik pemberi kerja lebih rendah daripada harga pokok penjualan barang produksi dan/atau barang dagangan dimaksud," bunyi ND-14/PJ/PJ.02/2024, dikutip pada Minggu (11/8/2024).
Dalam skema pertama tersebut, objek PPh-nya ialah sebesar selisih lebih dari harga pokok penjualan (HPP) barang produksi atau barang dagangan setelah dikurangi jumlah dibayarkan pegawai kepada pemberi kerja.
Kedua, pemberian pinjaman khusus kepada pegawai dengan suku bunga di bawah suku bunga pinjaman yang dipublikasikan untuk umum.
Pinjaman khusus ini termasuk dalam cakupan imbalan sehubungan dengan pekerjaan jika nilai bunga yang dibayarkan pegawai ke pemberi kerja lebih rendah dari nilai biaya bunga yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk memperoleh dana simpanan yang disalurkan kepada pegawai tersebut.
Dalam skema kedua tersebut, objek PPh-nya ialah sebesar selisih lebih dari nilai biaya bunga yang dikeluarkan oleh pemberi kerja (cost of fund) setelah dikurangi nilai bunga pinjaman yang dibayarkan pegawai kepada pemberi kerja.
Ketiga, pemberian opsi kepada pegawai untuk membeli saham pemberi kerja pada harga dan waktu tertentu di masa depan.
Pemberian opsi ke pegawai merupakan imbalan sehubungan pekerjaan bila harga tertentu yang dibayarkan pegawai untuk membeli saham lebih rendah dari: nilai biaya yang dikeluarkan pemberi kerja untuk mengakuisisi saham beredar; atau nilai nominal saham ditambah dengan biaya penerbitan saham.
Dalam skema tersebut, objek PPh-nya ialah sebesar selisih lebih dari nilai biaya yang dikeluarkan pemberi kerja untuk mengakuisisi saham beredar dikurangi harga tertentu yang dibayar pegawai untuk melaksanakan opsi pembelian saham; atau selisih lebih dari nilai nominal saham ditambah dengan biaya penerbitan saham setelah dikurangi harga tertentu yang dibayar pegawai untuk melaksanakan opsi pembelian saham. (rig)
