BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang mengembangkan aplikasi khusus untuk mendukung penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif sesuai dengan PP 58/2023.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti berjanji aplikasi PPh Pasal 21 tersebut bakal meluncur dan bisa diakses wajib pajak pada Januari 2024.
"DJP sedang menyiapkan alat bantu yang akan membantu dalam memudahkan penghitungan PPh Pasal 21, yang dapat diakses melalui DJP Online mulai Januari 2024," ujar Dwi, dikutip Sabtu (30/12/2023).
Namun, belum terdapat informasi terkait apakah aplikasi baru tersebut akan menggantikan e-SPT PPh Pasal 21 atau tidak.
Untuk diketahui, pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan skema tarif efektif dianggap akan mempermudah penghitungan pajak terutang. Selama ini, pemotongan PPh Pasal 21 harus turut memperhitungkan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP.
Dengan adanya PP 58/2023, PPh Pasal 21 dihitung hanya dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif bulanan atau harian yang sudah terlampir dalam PP 58/2023.
Mulai tahun depan, penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong untuk masa pajak Januari hingga November dilakukan menggunakan tarif efektif bulanan kategori A, B, atau C yang terlampir dalam PP tersebut.
Tarif efektif kategori A, B, dan C dalam lampiran PP 58/2023 telah ditetapkan dengan mempertimbangkan seluruh skenario biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP dari pegawai.
Untuk masa pajak Desember, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dengan tetap memperhitungkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak Januari hingga November. (sap)
