BERITA TERKINI
Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN Kita.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-9/PJ/2023 memerintahkan KPP untuk langsung memeriksa wajib pajak dengan data konkret yang memiliki daluwarsa penetapan sampai dengan 90 hari.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan dalam rangka menyeragamkan penanganan DJP atas data konkret yang dapat ditindaklanjuti.
"Surat edaran ini sebetulnya adalah semacam prosedur penanganan supaya lebih seragam mengenai data-data yang kami kumpulkan. Kami kategorikan ada yang sifatnya konkret yang bisa kita tindaklanjuti," ujar Suryo, Rabu (20/9/2023).
Sesuai dengan UU KUP, penetapan pajak dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak. Oleh karena itu, data yang tersedia perlu ditangani sebaik-baiknya sesuai dengan koridor yang ada. "Kami menuliskan protokol yang seragam untuk teman-teman kami di lapangan," ujar Suryo.
Untuk diketahui, SE-9/PJ/2023 mendefinisikan data konkret sebagai data yang diperoleh atau dimiliki DJP yang hanya memerlukan pengujian sederhana untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak.
Data yang dimaksud antara lain faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bukti potong/pungut yang belum dilaporkan oleh penerbit dalam SPT Masa PPh, dan bukti transaksi atau data lain yang diturunkan sebagai data konkret.
Bila data konkret akan daluwarsa dalam waktu 90 hari atau kurang, wajib pajak bakal diperiksa tanpa diawali pengiriman SP2DK.
"Untuk data konkret dengan daluwarsa penetapan hingga 90 hari kalender, usulan pemeriksaan data konkret tanpa melalui P2DK dengan menerbitkan nota dinas usulan pemeriksaan atas data konkret, bersamaan dengan persetujuan laporan hasil penelitian oleh kepala KPP," bunyi SE-9/PJ/2023.
Adapun bila merujuk pada PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, data konkret yang mengindikasikan kurang bayar memang merupakan salah satu pemicu dari pemeriksaan.
Data konkret menurut PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021 antara lain hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak, bukti potong/pungut PPh, data perpajakan terkait wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan telah ditegur secara tertulis, dan bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak. (sap)
