Ini Keuntungan Penyederhanaan Prosedur Ekspor CBU Menurut Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Penyederhanaan prosedur ekspor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (completely built up/CBU) dinilai memberikan beberapa keuntungan yang berpengaruh pada daya saing.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyederhanaan prosedur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi dapat memberikan beberapa keuntungan.

Pertama, akurasi data lebih terjamin. Hal ini dikarenakan proses bisnis dilakukan secara otomatis melalui integrase data antara perusahaan, tempat penimbunan sementara (TPS), serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

Kedua, efisiensi penumpukan di gudang eksportir sehingga inventory level rendah. Dengan inventory level yang rendah, gudang eksportir dapat dimanfaatkan untuk penumpukan kendaraan CBU hasil peningkatan kapasitas produksi. Tingkat stok rata-rata diperkirakan turun sebesar 36% dari 1.900 unit/bulan menjadi 1.200 unit/bulan,

Ketiga, jangka waktu penumpukan di Gudang TPS dapat dimaksimalkan selama 7 hari. Ini dikarenakan proses grouping dan final quality control sebelum pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dapat dilaksanakan di TPS.

Keempat, penurunan biaya trucking karena jumlah truk berkurang dan logistics partner tidak perlu berinvestasi truk dalam jumlah yang banyak. Pemakaian truk menjadi lebih efisien dan maksimal karena digunakan setiap hari ddengan jumlah ritasenya merata. Kebutuhan truk untuk transportasi bisa turun 19% per tahun dari 26 unit menjadi 21 unit

“Tambahan keuntungan kompetitif ini diharapkan makin berdampak positif pada kepercayaan prinsipal agar Indonesia menjadi negara produsen kendaraan terbesar di Asia Tenggara dan 12 besar dunia yang menjadi basis ekspor kendaraan ke seluruh dunia,” jelasnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Rabu (13/2/2019).

Biaya logistik – biaya tenaga kerja, biaya angkut truk, serta bahan baku langsung dan tidak langsung – diperkirakan turun hingga 10%. Mekanisme baru ini membuat biaya logistik penyimpanan dan handling turun menjadi Rp600.000 per unit dan biaya truk menjadi Rp150.000 per unit. Total efisiensi biaya yang diperoleh lima eksportir terbesar kendaraan CBU mencapai Rp314,4 miliar per tahun.

Sri Mulyani berharap DJBC akan terus meneliti seluruh aspek untuk mendorong ekspor. DJBC, sambungnya, perlu melihat seluruh undang-undang dan kebijakan yang dimiliki agar ada efisiensi dalam pelayanan terhadap pelaku usaha dan peningkatan daya saing untuk mendorong ekspor.

“Kita juga akan melakukan policy belanja untuk kementerian lain. Semuanya dalam rangka mendukung strategi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk membuat perekonomian kita kompetitif dan sehat,” jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Tren ekspor dan impor kendaraan bermotor Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Pada 2014, ekspor tercatat sebesar 51,57% dan impor sebesar 48,43%. Pada 2018, ekspor tercatat mencapai 63,56% dan impor sebesar 36,44%.

Sekadar informasi kembali, pemerintah berupaya mendorong percepatan proses ekspor dengan memberikan tiga kemudahan.Pertama, ekspor kendaraan bermotor CBU dapat dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan sebelum pengajuan dokumen PEB.

Kedua, pemasukan ke Kawasan Pabean tidak memerlukan Nota Pelayanan Ekspor (NPE). Ketiga, pembetulan jumlah dan jenis barang paling lambat dilakukan tiga hari sejak tanggal keberangkatan kapal. (kaw)