Bank Dunia Cairkan Rp499 miliar untuk Pembaruan Sistem Pajak

BISHKEK, DDTCNews - Bank Dunia menyetujui anggaran proyek modernisasi sistem administrasi pajak di Kirgizstan. Kucuran pinjaman digelontorkan sebesar US$35 juta atau setara dengan Rp499 miliar untuk negara yang berada di kawasan Asia Tengah tersebut.

Country Manager Bank Dunia untuk Republik Kirgizstan Bolormaa Amgaabazar mengatakan kucuran pinjaman tersebut berasal dari International Development Association (IDA) yang secara khusus menyediakan pembiayaan untuk negara berkembang.

Total pinjaman yang sebesar US$35 juta tersebut terdiri dari US$17,5 juta sebagai kredit lunak dan US$17,5 juta sebagai hibah. "Proyek ini memiliki dua bidang fokus yakni perbaikan sistem administrasi perpajakan dan pembaruan sistem statistik nasional," katanya, Selasa (3/3/2020).

Bolormaa menerangkan tujuan utama dari perbaikan karena masih lemahnya sistem administrasi perpajakan yang dimiliki oleh pemerintah Kirgizstan. Hal ini kemudian membuat struktur penerimaan pajak menjadi timpang.

Selama ini tumpuan utama pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak berasal dari kelompok kecil perusahaan yang beroperasi secara formal. Sementara itu, banyak pelaku usaha informal yang tidak dapat diakomodasi oleh sistem administrasi yang berlaku saat ini.

Masih rendahnya sistem administrasi pajak di Kirgizstan dikonfirmasi dengan ranking Ease of Doing Business (EoDB) untuk urusan membayar pajak yang masih tertinggal untuk negara di kawasan Asia Tengah.

Padahal, sambungnya, pemerintah sudah menginisiasi pembayaran pajak melalui saluran daring. Namun, hal tersebut tidak banyak membantu karena biaya kepatuhan tetap tinggi.

"Proyek baru ini akan melibatkan pembuatan sistem administrasi perpajakan yang ramah dengan layanan online yang berkualitas tinggi. Sehingga sistem berjalan lebih efektif dan efisien," paparnya.

Proyek pembaruan sistem administrasi pajak ini, lanjut Bolormaa, akan merombak total sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh State Tax Service Republik Kirgizstan.

Seluruh proses bisnis otoritas pajak akan diintegrasikan dalam satu sistem. Dengan demikian, sistem administrasi perpajakan yang baru mampu meningkatkan kapasitas SDM dan pelayanan kepada wajib pajak.

"Sistem administrasi perpajakan yang efektif, transparan dan kredibel akan mengurangi porsi shadow economy dan negara akan mendapatkan tambahan sumber pendanaan untuk proyek sosial dan ekonomi," paparnya seperti dilansir timesca.com.

Sementara itu, pembaruan sistem statistik ditujukan agar pemerintah mampu mengukur kinerja yang dilakukan secara lebih presisi. Sistem statistik yang mumpuni akan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yakni pengentasan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. (Bsi)