Negara Ini Beri Keringanan Pajak, PTKP Naik dan PPN Listrik Turun

CHISINAU, DDTCNews - Pemerintah Moldova menyetujui 27 perubahan kebijakan fiskal 2027 yang mencakup kenaikan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), perluasan batas konsumsi listrik yang dikenai PPN 0%, serta perpanjangan tarif PPN khusus atas produk biji-bijian.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari revisi kebijakan fiskal yang disusun setelah pemerintah menerima 87 usulan dalam konsultasi publik. Selain memberikan sejumlah keringanan pajak, pemerintah juga memperkenalkan pungutan baru atas aktivitas perjudian dan menyesuaikan beberapa ketentuan perpajakan serta kepabeanan.

"Prioritas reformasi ini adalah mengenakan pajak yang lebih rendah atas tenaga kerja dan investasi," kata Perdana Menteri Moldova Vasile Tofan, dikutip pada Senin (19/10/2026).

Tofan mengatakan reformasi berfokus pada pengurangan beban pajak atas tenaga kerja dan investasi, penghapusan fasilitas yang membuka peluang penghindaran pajak, peningkatan pungutan atas aktivitas yang dinilai merugikan, serta penyederhanaan regulasi perpajakan.

Salah satu perubahan yang disetujui ialah kenaikan batasan PTKP wajib pajak orang pribadi lajang dari MDL34.620 atau Rp35,04 juta menjadi MDL46.680 atau Rp47,25 juta per tahun. Kemudian, tambahan PTKP untuk wajib pajak dengan tanggungan juga naik dari MDL9.900 atau Rp10,02 juta menjadi MDL11.040 atau Rp11,17 juta.

Selain itu, wajib pajak orang pribadi akan diperbolehkan mengurangkan biaya olahraga yang memenuhi persyaratan dari penghasilan kena pajak. Pemerintah juga menurunkan tarif pajak atas penghasilan investasi yang diperoleh dari luar negeri dari 12% menjadi 8%.

Sekretaris Negara pada Kementerian Keuangan Moldova Corina Alexa mengatakan penurunan tarif tersebut diharapkan dapat mendorong investasi dan meningkatkan kemampuan individu untuk berinvestasi.

"Penurunan beban pajak ini memberikan insentif untuk mempertahankan investasi asing dan meningkatkan kapasitas investasi orang pribadi," ujarnya.

Pemerintah turut mempertahankan pembebasan PPh bagi serikat pekerja dan organisasi pengusaha sepanjang penerimaannya digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar masing-masing.

Di sisi lain, pemerintah menaikkan batas konsumsi listrik rumah tangga yang dikenai PPN 0% dari 100 kWh menjadi 150 kWh untuk setiap titik konsumsi. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku mulai April 2027.

Tofan menjelaskan penyesuaian tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan penghitungan lebih lanjut. Selain listrik, konsumsi gas alam hingga 150 meter kubik juga akan memperoleh tarif PPN yang lebih rendah setelah April 2027.

Pemerintah juga mempertahankan tarif PPN 8% atas produk biji-bijian dan bahan tanam. Keputusan ini membatalkan rencana sebelumnya untuk menaikkan tarif menjadi 12% setelah menerima kritik dan protes dari petani.

"Kami mengusulkan tarif 12%, tetapi mendengarkan kritik petani dan mempertahankan tarif PPN sebesar 8%. Kami memahami bahwa situasi yang dihadapi masih penuh tantangan," kata Tofan.

Selain itu, mekanisme reverse charge akan diterapkan atas transaksi produk biji-bijian antarpengusaha yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Kementerian Keuangan menyatakan mekanisme ini bertujuan meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha dan mempermudah pemulihan hak pengkreditan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, rencana penurunan PPN atas telur dan daging unggas dibatalkan. Kedua komoditas tersebut tetap dikenai tarif PPN standar sebesar 20%.

Di sisi lain, revisi kebijakan fiskal 2027 memperkenalkan 2 pungutan atas aktivitas perjudian. Pertama, pajak sebesar 6% yang dipungut ketika pemain menyetorkan dana taruhan. Kedua, pajak sebesar 25% atas pendapatan bruto operator perjudian.

Tofan menjelaskan pengenaan pajak atas pendapatan operator dihitung berdasarkan selisih antara taruhan yang diterima dan pembayaran yang dikembalikan kepada pemain. Sebagai ilustrasi, jika operator menerima MDL100 dan membayarkan kembali MDL80 kepada pemain, pungutan 25% dikenakan atas selisih MDL20.

Dalam kebijakan kepabeanan, investor yang membeli peralatan penyimpanan listrik atau peralatan pembangkit energi terbarukan akan memperoleh masa tenggang selama 20 bulan untuk menunda pembayaran bea masuk.

Apabila peralatan telah dioperasikan dan persetujuan sambungan ke jaringan listrik diperoleh dalam periode tersebut, kewajiban kepabeanan yang ditangguhkan akan dihapus sesuai mekanisme yang diusulkan.

Pemerintah juga mewajibkan pemerintah daerah menetapkan tarif pajak lokal setiap tahun. Jika tidak ada keputusan tarif baru, tarif yang terakhir ditetapkan tetap berlaku. Khusus untuk pajak properti, tarif minimum berdasarkan undang-undang perpajakan akan digunakan apabila pemerintah daerah tidak menetapkan keputusan tahunan. Kementerian Keuangan Moldova menyebut tarif minimum tersebut sebesar 0,05% dari nilai properti.

Dilansir moldova1.md, berbagai perubahan kebijakan fiskal tersebut selanjutnya akan diajukan kepada parlemen untuk dibahas. Sebagian besar ketentuan dalam kebijakan fiskal dan kepabeanan 2027 diperkirakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027, bergantung pada proses legislasi. (dik)