BERITA TERKINI
lustrasi.
BRASILIA, DDTCNews - Pemerintah Brasil menyatakan bakal mengakhiri fasilitas pembebasan bea masuk atas kendaraan listrik.
Pejabat Kementerian Perindustrian Uallace Moreira mengatakan pembebasan bea masuk akan diakhiri secara bertahap dalam 3 tahun sehingga nantinya kendaraan listrik impor terkena tarif 35%. Menurutnya, hal ini dilaksanakan berdasarkan masukan produsen otomotif di dalam negeri.
"Apa yang bisa kita lakukan untuk merangsang produksi lokal? Membuat impor sedikit lebih sulit atau lebih mahal," katanya, dikutip pada Senin (18/9/2023).
Moreira mengatakan produsen mobil Brasil tengah melobi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pembebasan bea masuk untuk kendaraan listrik. Produsen mobil tersebut keberatan karena China telah memperoleh banyak keuntungan dengan menjual kendaraan listrik di Brasil.
Menurutnya, pemerintah akan merevisi kebijakan pembebasan bea masuk kendaraan listrik secara hati-hati. Nantinya, kebijakan soal waktu penerapan bea masuk kendaraan listrik impor bakal ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sekaligus Wakil Presiden Geraldo Alckmin.
Dia menjelaskan beberapa negara memang mulai menerapkan kebijakan proteksionis untuk kendaraan listrik. Misalnya, Komisi Eropa telah mengumumkan penyelidikan untuk mengenakan punitive tariff untuk melindungi produsen kendaraan listrik di Uni Eropa.
Komisi Eropa menyebut kendaraan listrik impor asal China dijual dengan harga lebih murah, yang diduga mendapat subsidi dari negaranya.
Moreira menyebut Brasil juga akan mulai membatasi impor kendaraan listrik, terutama asal China. Namun, kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan di pasar serta sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan investasi swasta di bidang teknologi ramah lingkungan.
Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan sementara untuk meluncurkan tahap kedua program "Rota 2030" yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi di sektor otomotif, menjadi "Program Mobilitas Ramah Lingkungan".
"Program baru ini akan merangsang proyek efisiensi energi dengan menggunakan kredit pajak, serta menciptakan mekanisme yang disebut 'pajak hijau'," ujarnya dilansir channelnewsasia.com.
Melalui kebijakan ini, pemerintah akan mengubah pemungutan pajak atas produk industri secara bertahap tergantung pada efisiensi energi model kendaraan, kemampuan daur ulang produk, dan kepadatan produksi lokal. (sap)
